WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Sarasi Lantai III Kompleks Perkantoran Bupati, Sipirok, Senin (30/03/2026).
Kegiatan strategis tahunan ini dibuka langsung oleh Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu, yang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penentu arah kebangkitan daerah pascabencana dan pijakan menuju ekspansi pembangunan.
Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memastikan pembangunan daerah disusun secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa tahun ini memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tapsel 2025–2029, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Tapsel pada tahun 2025 mampu bertahan di atas 5 persen, meskipun triwulan terakhir mengalami tekanan hingga 2,4 persen akibat dampak bencana.
“Ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah kita cukup kuat. Namun, bencana memberi pelajaran penting bahwa pembangunan harus semakin tangguh dan adaptif,” ujar Gus Irawan.
Bencana yang terjadi menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Lebih dari 3.000 hektare sawah mengalami gagal panen, sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 43 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapsel.
Mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana Terintegrasi sebagai Pondasi Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan,” Bupati menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Tema tersebut mengandung makna bahwa pemulihan pascabencana harus mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, serta membangun sistem pembangunan yang lebih tangguh.
Bupati Gus Irawan memaparkan lima prioritas utama pembangunan daerah, yaitu:
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Dasar, mempercepat pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sarana umum.
- Pemulihan Sosial dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, fokus pada pemulihan mata pencaharian petani, UMKM, kelompok rentan, serta pembukaan akses produksi dan distribusi ekonomi.
- Penguatan Ketahanan Bencana Daerah, meningkatkan mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kapasitas kelembagaan, serta penataan ruang berbasis risiko bencana.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, menguatkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
- Menjaga Keberlanjutan Pembangunan Daerah, memastikan seluruh program terintegrasi dengan pembangunan jangka menengah dan berwawasan lingkungan serta adaptif terhadap perubahan iklim.
“Melalui Musrenbang ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi agar setiap perencanaan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan sejumlah capaian penting Pemkab Tapsel, antara lain, Nilai SAKIP meningkat dari kategori CC menjadi B, Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK naik dari zona merah ke zona hijau dan meraih peringkat lima se-Sumatera Utara, serta mendapatkan SDGs Award tingkat nasional. Ia mengapresiasi sinergi Forkopimda dan seluruh stakeholder dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
“Alhamdulillah, tidak ada lagi korban bencana yang merayakan Idul Fitri di tenda pengungsian. Ini bukti kolaborasi kita semua. Kolaborasi Sumut Berkah, Tapsel Bersinergi, Tapsel Bangkit,” ungkapnya.
Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Dr. Achmad Fadly Dalimunthe, S.Sos., M.SP menyampaikan bahwa pembangunan Sumatera Utara memasuki fase strategis dengan Tahun 2025 sebagai fase pondasi, 2026 sebagai fase akselerasi, dan 2027 sebagai fase ekspansi pembangunan.
Fokus provinsi diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ketahanan bencana, peningkatan kualitas layanan publik, modernisasi pertanian, pengembangan pariwisata, serta pembangunan kawasan industri baru. Ia menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dan sinergi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Kepala Bappeda Tapsel Chairul Rizal Lubis, ST, MM selaku ketua panitia menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumut, Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, Badan Pusat Statistik Tapsel, serta pelaku usaha dan kelompok ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Tapsel Abdul Basith, SH menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam memastikan arah pembangunan sesuai amanat undang-undang. Menurutnya, Musrenbang RKPD 2027 memiliki tantangan khusus karena berfokus pada percepatan pemulihan pascabencana 25 November 2025.
“DPRD memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah Sofyan Adil Siregar, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, camat se-Tapsel, instansi vertikal, perbankan, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, NGO, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027, Pemkab Tapsel berharap lahir perencanaan pembangunan yang kolaboratif, adaptif terhadap bencana, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat. (Nas/r)
