WARTAMANDAILING.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, secara resmi mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh, transparan, dan segera atas insiden proyektil serta ledakan misterius yang terjadi di Lebanon Selatan.
Akibat insiden tersebut, tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi penjaga perdamaian gugur. Ketiga personel yang gugur tersebut adalah Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
Sedangkan lima prajurit yang mengalami luka-luka adalah Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, Praka Arif Kurniawan, Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana, serta Praka Deni Rianto.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai langkah tersebut penting untuk mengungkap motif dan modus di balik dua kejadian terpisah yang terjadi di wilayah tersebut.
Menurut Teguh, situasi di Lebanon Selatan tidak bisa dilepaskan dari eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran.
“Saya melihat ketegangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan ini mengikuti konflik yang sedang terjadi antara Israel dan Iran,” ujar Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, sebelum konflik memanas, wilayah tempat batalion Indonesia berada maupun area sekitarnya relatif dalam kondisi aman. Namun, dinamika berubah seiring meningkatnya ketegangan regional yang dipicu oleh serangan AS dan Israel ke Iran. Selanjutnya, Iran dan kelompok-kelompok yang didukungnya melakukan retaliasi dan menyerang fasilitas AS serta Israel di kawasan Teluk.
“Tetapi karena ada perang dan kemudian Iran juga didukung oleh proxy-proxy yang mereka miliki, maka Israel kelihatannya merasa perlu untuk menetralisir kekuatan proxy Iran, dalam hal ini Hizbullah yang berada di selatan Lebanon,” tambahnya.
Di sisi lain, Indonesia menegaskan tetap menjaga posisi objektif dan tidak terburu-buru menyalahkan pihak mana pun sebelum hasil investigasi resmi dirilis.
Pemerintah juga menolak menerima begitu saja alasan yang disampaikan pihak-pihak yang terlibat konflik, termasuk Israel, dan tetap fokus pada dorongan agar investigasi dilakukan secara independen dan transparan.
Sikap ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga prinsip hukum internasional serta perlindungan terhadap keselamatan personel dan kepentingan nasional di kawasan konflik.
“Sikap ini sudah benar,” demikian Teguh. (r)
