WARTAMANDAILING.COM, Pasaman – Kondisi dunia pendidikan di pelosok Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah janji pemerataan akses pendidikan, kenyataan di lapangan justru menyajikan kisah memprihatinkan. Sekolah-sekolah berada di wilayah sulit dijangkau, bangunan tidak layak huni, buku pelajaran langka, hingga akses teknologi yang nyaris tak tersentuh.
Realitas pahit ini dialami oleh siswa-siswi SDN 10 Lanai Sinuangon, Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto. Sekolah ini sempat viral lantaran akses menuju lokasi yang sangat ekstrem. Bahkan, warga yang peduli harus berjuang melewati medan berat dan menyeberangi sungai demi menjamin kelangsungan belajar mengajar di sana.
Kisah ini semakin pilu lantaran minimnya perhatian dari pihak terkait. Selama bertahun-tahun, sekolah ini terabaikan, kekurangan tenaga pengajar, dan guru honorer pun tak memiliki kepastian gaji. Akibatnya, beban berat ini terpikul di bahu masyarakat sendiri.
Seorang warga bernama Rafi menjadi sosok penyelamat di sana. Sejak tahun 2024 hingga pertengahan 2025, ia rela merogoh kocek pribadi untuk membayar gaji tiga orang guru honorer. Setiap bulannya, ia mengeluarkan total sekitar Rp2,1 Juta (Rp700 ribu per orang) agar anak-anak tidak putus sekolah dan proses belajar tetap berjalan.
“Kondisi di sini sangat memprihatinkan. Bangunan sudah tidak layak, buku langka, jalan pun rusak parah. Kalau kami warga tidak bergerak, mungkin sekolah ini sudah tutup dan masa depan anak-anak hilang,” ungkap sumber setempat.
Bukan hanya soal gaji guru, akses infrastruktur menuju sekolah pun dibangun secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat. Padahal, fasilitas dasar tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Aksi mulia Rafi ini justru menjadi cermin nyata kegagalan sistem hadir di daerah terdepan.
Memang benar, pada November 2025 akhirnya ada penambahan guru P3K. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: Di mana pemerintah selama bertahun-tahun sebelumnya? Mengapa warga sipil yang harus bekerja keras dan menguras kantong demi mencerdaskan bangsa? tanya salah satu warga saat dikunjungi, Sabtu (11/ 4/2026).
Kondisi ini membuktikan masih ada kesenjangan yang sangat jauh antara pusat dan daerah. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak, di tempat ini harus diperjuangkan dengan air mata, keringat, bahkan risiko nyawa mengingat akses yang ekstrem.
Masyarakat berharap, viralnya kisah ini bukan sekadar konsumsi media sesaat. Mereka berharap pemerintah benar-benar hadir, memperbaiki fasilitas, memuluskan jalan, dan tak lagi membiarkan warga menanggung beban yang seharusnya menjadi kewajiban negara. (Edriadi)
