WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Pengadaan berbagai kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan pencegahan covid-19 di sekolah baik tingkat SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sebab, pembelian sejumlah APD dan kebutuhan pencegahan covid-19 yang dibelanjakan untuk sekolah tersebut tidak sesuai mekanisme yang dianjurkan pemerintah yakni Kemendikbud dan diduga sebagai ajang korupsi bagi sejumlah oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dan oknum di Disdik Tapsel.
Sejumlah pengadaan alat yang dibelanjakan memakai anggaran Dana BOS Tahun 2020 itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing Kepsek langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun fakta di beberapa sekolah yang ditemui, berbagai alat kebutuhan pencegahan covid-19 tersebut diadakan oleh oknum Disdik Tapsel bahkan pembayarannya juga dilakukan secara cash ke oknum Disdik tersebut.
Informasi itu dihimpun dari pengakuan sejumlah Kepsek kepada awak media, disebutkan, selain pengadaan alat yang dimaksud, sejumlah Kepsek juga mengakui bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mereka buat sebelumnya secara tiba-tiba dilakukan perubahan oleh oknum operator yang diduga atas perintah pejabat Disdik Tapsel.
“Iya benar, pengadaan alatnya orang dinas yang lakukan, kita bayar ke mereka secara cash setelah barang tiba, bahkan RKAS yang kami buat ada yang mereka ubah secara tiba-tiba. Kalau bapak pernah dengar ada rekan sesama Kepsek yang meninggal dunia kemarin, itu infonya akibat shock mengetahui RKAS nya dirubah mereka (operator-red) sebab sudah mendahulukan uang pribadi untuk pemesanan alat lain,” aku salah seorang Kepsek yang enggan dituliskan namanya.
Hal itu juga dibenarkan Kepsek lainnya, kepada awak media ia menceritakan bahwa pengadaan dan perbelanjaan alat kebutuhan covid-19 di sekolah yang ia pimpin dilakukan oleh oknum Disdik Tapsel dan soal RKAS, diakuinya, tinggal menandatangani yang dibuatkan oknum Disdik tersebut.
“Saya tidak tahu menahu soal alat yang dimaksud itu, yang mengadakan memang mereka (oknum Disdik), kalau RKAS saya hanya tinggal tanda tangan saja,” ungkap AS yang juga menjabat Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) itu.
Kepada wartawan, AS mengatakan, konfirmasi terkait pengadaan dan perbelanjaan alat kebutuhan covid-19 di sekolah selain ke oknum Kabid Dikdas EN, ia juga menyebut inisial salah seorang operator Disdik yakni KO untuk menanyakan seputar pengadaan tersebut.
“Mereka la kalian kejar, mereka yang adakan itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, wartawan telah melakukan konfirmasi terkait hal itu ke salah satu oknum Kabid Dikdas yang dimaksud, dalam dialog melalui whatsapp, EN menyebut dirinya kurang mengetahui perihal pengadaan dan pembelian alat tersebut dan soal perubahan RKAS, EN menyebut hal itu adalah perintah Menteri sembari mengirimkan salinan Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 bentuk Pdf ke awak media ini.
“Bukan perintah saya terkait perubahan RKAS BOS tapi perintah menteri, mohon klarifikasi hal tersebut. Dan soal pengadaan alat silahkan tanyakan ke Manajer BOS atau ke Kadis langsung,” ujar EN.
Lalu, seputar pengadaan berbagai alat yang dibelanjakan melalui anggaran Dana BOS tahun 2020, wartawan melakukan konfirmasi ke salah seorang operator di Disdik Tapsel inisial MKB, dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa hal itu tidak masuk logika dan menurutnya suatu pernyataan aneh.
“Saya gak bisa bilang apa-apa bang, menurut saya lucu dan tidak logika kalau ditujukan ke saya semua, saya hanya honor disini, soal pengadaan, ya namanya jualan, tentu karna mereka mau sama jualan kita,” ucap MKB.
Menanggapi beberapa hal tersebut, Syamsul selaku pemerhati pendidikan dan kesehatan Indonesia mengatakan, bahwa perubahan RKAS lebih lanjut diinput ke aplikasi. Misalnya dengan pengalihan dana ujian. Dananya tidak digunakan karena tidak ada pengawasan ujian, maka itu dialihkan untuk pencegahan Covid-19 seperti pembelian pulsa kuota internet untuk menunjang pembelajaran via daring. Proses ini dinilai lebih cepat.
“Terkait penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh Pemerintah Pusat. Seyogyanya Kadis Pendidikan Kabupaten Tapsel segera melakukan penyesuaian yakni berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Tapsel terkait perubahan RKAS tersebut,” terang Syamsul yang juga Ketua LSM OMCI Sumut itu, Kamis (22/4/2021).
Menurut Syamsul, pengelolaan dana BOS layaknya secara terbuka dan melibatkan Kepsek serta pengelola sekolah. Penggunaannya untuk apa saja telah ditentukan, namun, kata Syamsul, berapa besarannya yang digunakan, itu diserahkan ke Kepsek tersebut.
“Namun kenyataannya kan berbeda dengan fakta yang dilakukan oleh pihak operator yang diduga menjadi perpanjangan tangan dari pihak Disdik Tapsel, sebab perubahan itu dilakukan sepihak tanpa ada koordinasi memasukkan barang dan menentukan harga barang dengan harga yang tak sesuai dengan harga pasar walaupun tanpa dibebani untuk pembayaran PPN/PPH dan Pajak keuntungan,” bebernya.
Ironisnya, lanjut Syamsul, antara operator yang diduga melakukan perubahan RKAS dengan pemilik Toko serta oknum yang menjadi Direktur di dalam penandatanganan bon faktur perbelanjaan adalah orang yang sama yakni oknum yang bekerja di lingkungan Disdik Tapsel.
“Apalagi perbelanjaan itu dilakukan yang katanya berdasarkan aplikasi belanja SIPlah blibli.com, tentu semua ada aturan mainnya,” sambungnya.
Soal jenis barang apa saja yang dibelanjakan melalui aplikasi yang dimaksud, kepada awak media, Syamsul enggan merincikan itemnya. Namun, kata dia, beberapa nama Toko SIPlah dan alamat sesuai yang tertera di dalam bon faktur telah dikantonginya.
“Kurang relevan lah saya paparkan disini, saya khawatir jangan sampai pemberitaan ini menjadi komsumsi publik nantinya yang akan menjadikan pihak sekolah bakal dirugikan oleh pihak-pihak lain,” pungkas Syamsul.
Warta Mandailing berulang kali menghubungi Kadis Pendidikan Tapsel, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan bahkan tidak merespon upaya konfirmasi dari wartawan.(Tim)
