WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Sejumlah anggota DPRD kabupaten Mandailing Natal (Madina) sudah mulai menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses termasuk anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Taufik Siregar.
Masa Reses ll Tahun Sidang 2021-2022, tahun anggaran 2022, Ahmad Taufik Siregar yang merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) ll melaksanakan kegiatan reses di Desa Purba Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, pada Jumat (27/5/2022).
Mewakili warganya, Kepala Desa (Kades) Purba Julu, Pamusuk Hasibuan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kedatangan Ahmad Taufik Siregar bersama rombongan untuk melaksanakan reses di desa mereka.
“Terimakasih pak atas pilihannya melaksanakan reses di desa kami Desa Purba Julu,” tuturnya.
Dia menceritakan, Desa Purba Julu memiliki tempat wisata yaitu tempat pemandian air panas yang masih alami. Dikatakannya, saat ini lokasi tempat wisata ini membutuhkan pembangunan pagar pengaman.
“Kami sangat membutuhkan pembangunan pagar di areal ini agar para wisatawan dapat terjaga keselamatannya bila berkunjung ke tempat wisata kami,” pintanya.
Selain itu, lanjut Kades Purba Julu, pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan jaringan irigasi persawahan juga sangat diharapkan warga masyarakat selama ini.
“Pembangunan tersebut tidak dapat terealisasi, meskipun ada dana desa, sebab dana yang kami terima selama dua tahun ini fokus pada penanggulangan covid-19 dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT),” terang Kades.
Ahmad Taufik dalam dialognya menyampaikan, pelaksanaan kegiatan reses tahun 2022 sengaja memilih desa Purba Julu karena daerah tersebut memiliki kisah tentang perjalanannya.
“Desa Purba Julu sengaja dipilih karena saya memiliki kisah perjalanan dan perjuangan saat pemilihan dahulu,” ujar anggota Komisi II DPRD Kabupaten Madina ini.
Adapun aspirasi yang disampaikan warga dalam pelaksanaan kegiatan reses itu salah satunya mengajukan pembangunan pagar tempat wisata pemandian air panas. Menurutnya, untuk penganggaran tidak mungkin disebabkan tempat tersebut berstatus milik pribadi.
“Tempat wisata pemandian air panas memang cukup unik, Namun untuk penganggaran pembangunan rasanya tidak mungkin, karena tempat wisata ini statusnya milik pribadi. Terkecuali ada semacam kerjasama dengan pemerintah,” imbuh Taufik.
Namun, kata Taufik, untuk pembangunan jaringan irigasi dan pembangunan jalan usaha tani, dirinya akan mengupayakan dan memperjuangkan agar dapat ditampung serta dimasukkan pada tahun anggaran yang akan datang.
“Untuk pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi, kita upayakan dan perjuangkan ketika pembahasan anggaran tahun 2023 nantinya,” pungkasnya. (Syahren)
