WARTAMANDAILING.COM, Jakarta – Penjabat Walikota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, turut serta dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 didampingi Asisten II Perekonomian, Rahuddin Harahap, Kaban Keuangan Adi Supriadi, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Aditya Syahputera yang berlangsung pada Selasa (3/10/2023) di Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyebut digitalisasi daerah memang penting dan perlu. Daerah juga harus bisa mengikuti perkembangan. Khususnya, perkembangan di era digitalisasi. Daerah yang menolak digitalisasi dipastikan akan tertinggal dan menjadi korban dari perubahan. Karenanya, wali kota mendukung penuh langkah pemerintah pusat untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah.
Wali Kota Letnan menyebut, Padangsidimpuan sudah tancap gas soal digitalisasi tersebut. Terbukti nyaris semua urusan sudah berbasis digitalisasi. Bahkan urusan parkir kendaraan sudah berbasis elektronik, tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, membuka acara tersebut dengan memberikan sejumlah arahan strategis yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Dalam arahannya, Wakil Presiden menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya:
Pertama, ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan regulasi pendukung setelah penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD.
Kedua, Wakil Presiden mengajak Pemda untuk terus mendorong inovasi dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta pengelolaan belanja daerah.
Ketiga, ia menekankan pentingnya mengoptimalkan Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan digital di daerah.
Keempat, Wakil Presiden menginginkan memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung digitalisasi transaksi Pemda.
Kelima, dalam arahannya, beliau juga menekankan perlunya memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Arahan dari Wakil Presiden ini akan menjadi bahasan utama dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) di tahapan P2DD berikutnya.
Rakornas P2DD adalah forum tertinggi yang menghadirkan pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah yang menjadi Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah. Rakornas P2DD tahun ini mengusung tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju.”
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya adalah Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, yang mewakili Mendagri; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; serta Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. (r)
