WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel) terkait sejumlah penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan beberapa elemen dalam kurun waktu setahun ini.
Sejak Kejari Tapsel dipimpin oleh Siti Holija Harahap, SH, MH hingga saat ini, belum adanya terdengar kelanjutan atau belum adanya pelaku yang didugakan melakukan korupsi ditetapkan sebagai tersangka.
Padahal, tidak sedikit kasus yang merugikan keuangan negara dilaporkan berbagai elemen di wilayah Kabupaten Tapsel. Salah satunya, aduan masyarakat tentang pengadaan CCTV, lemari, dan pelaksanaan Bimtek di luar daerah. Sehingga proses hukum terkesan jalan di tempat.
”Sebelumnya kami apresiasi kinerja Kejari Tapsel dalam pengungkapan berbagai kasus korupsi. Namun yang kami herankan, semenjak di bawah kepemimpinan ibu kepala Kejari saat ini tidak terdengar adanya pelaku korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Ketua Aliansi Mahasiswa Hati Rakyat (AMATIR) Tabagsel, Fahrul Rozi, S.Kep, Sabtu (18/5/2024).
Menurut Rozi, masih ada beberapa oknum yang hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum terhadap kasus yang diadukan masyarakat. Salah satunya kasus dugaan korupsi dana desa pada pengadaan CCTV, lemari di kantor desa se Kabupaten Tapsel dan pelaksanaan beberapa kegiatan Bimtek di luar kota.
“Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda atau santer publikasi tentang penetapan tersangka oleh Kejari Tapsel ,” kata Rozi kepada wartawan.
Oleh sebab itu, Rozi berjanji akan terus mengawal berbagai kasus yang dinilai mandek di Kejari Tapsel dan menyatakan sikap kalau pihaknya siap membantu kejaksaan dalam mengungkap kasus hingga tuntas.
Terpisah, ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (PENJARA PN) Kabupaten Tapsel, Stevenson Ompusunggu mengungkapkan minimnya trasparan oleh Kejari Tapsel soal penanganan kasus korupsi di Kabupaten Tapsel membuat dirinya kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum tersebut.
Pria yang disapa akrab Steven ini mengemukakan, beberapa kasus yang sudah diperiksa bahkan status pemeriksaan yang dilakukan menjadi penyidikan sekalipun belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Semisal kasus dugaan korupsi di KONI, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pun belum ada dilakukan penahanan terhadap pelaku. Tidak jelas kelanjutannya,” ungkap Steven
Steven juga menyampaikan, kalau dalam waktu dekat akan melayangkan pengaduan terkait dugaan korupsi pada pengadaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) yang dianggarkan melalui APBDes Tahun 2022. Serta akan melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) damai di halaman kantor Kejari Tapsel.
“Dugaan korupsi miliaran rupiah ini diduga melibatkan oknum Ketua TP PKK Kabupaten Tapsel, oknum Kepala Dinas PMD dan oknum Ketua APDESI kabupaten Tapsel,” pungkasnya. (Tim)
