WARTAMANDAILING.COM, Medan – Seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara, termasuk Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Penandatanganan dilakukan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut pada Kamis (19/6/2025) dan turut disaksikan oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wakil Gubernur H. Surya, Pj. Sekdaprov Effendy Pohan, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa dukungan seluruh pemerintah kabupaten/kota sangat krusial dalam merealisasikan program nasional yang digagas pemerintah pusat ini.
“Kami mendorong setiap daerah untuk mempercepat pengadaan lahan seluas 800 meter persegi guna mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini sudah ada 65 SPPG yang beroperasi di Sumut, dari total target 1.762 unit,” ujar Bobby.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi prioritas dengan jumlah estimasi pendirian SPPG terbanyak secara nasional.
“Kami optimistis bisa merealisasikan 1.200 hingga 1.700 SPPG di Sumut hingga akhir tahun. Besarnya jumlah ini juga berarti alokasi anggaran yang cukup signifikan akan masuk ke provinsi ini,” jelas Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG akan melibatkan dua jenis mitra utama, yaitu:
- Penyelenggara SPPG, yang bertanggung jawab atas operasional layanan makan bergizi.
- Pemasok bahan baku, yang akan menggandeng pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung program strategis nasional ini.
“Tapsel akan all-out mendukung program ini. kami juga akan melibatkan pelaku UMKM lokal agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas, tidak hanya dari sisi gizi tetapi juga ekonomi,” ujar Gus Irawan.
Sementara program MBG ini merupakan bagian dari agenda nasional pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh. Penandatanganan MoU ini menandai langkah konkret sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan misi besar tersebut. (r)
