WARTAMANDAILING.COM, Jakarta – Massa yang tergabung dalam DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Bersatu (GAMBER) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (10/7/2025).
Mereka meminta KPK untuk tidak meninggalkan daerah kabupaten Mandailing Natal (Madina) terkait kasus OTT oknum Kadis PUPR Sumut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadis PUPR Kabupaten Madina.
“Setelah Kadis PUPR Kabupaten Madina, harusnya Wakil Bupati (Wabup) Madina Atika Azmi menyusul untuk diperiksa KPK,” teriak Koordinator DPP GAMBER Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Siddiq.
Dalam orasinya, ia menyampaikan baru-baru ini KPK mempertontonkan ketajamannya dalam membasmi korupsi, tak main-main KPK meringkus oknum kepala dinas PUPR Sumut yang kerap disebut-sebut orang terdekat Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Langkah yang telah dilakukan KPK adalah bentuk nyata bahwa tidak ada yang dapat mengintervensi Aparat Penegak Hukum (APH),” ujarnya.
Bagi mereka, operasi senyap yang berujung OTT di Sumut itu mendapat apresiasi penuh dari publik. Apa yang dilakukan KPK membuat lega hati masyarakat bahwa tidak ada satupun yang bisa lari dari hukum, siapapun dia dan orang terdekat siapapun dia.
“Kami hadir di depan kantor KPK ini meminta para penyidik KPK agar jangan pulang dulu sebelum membawa dan memeriksa Wabup Madina, karena kami duga ada koneksi erat antara Wabup dengan Kadis PUPR kabupaten Madina. Maka kami mendesak KPK juga memeriksa aliran dana yang diduga mengalir kepada Wabup Madina,” paparnya lagi.
Dengan membawa spanduk yang bertuliskan ‘Jangan Hanya Kadis PUPR Mandailing Natal Saja, Wabup Madina Juga Harus Diperiksa KPK’, massa GAMBER, juga mendesak agar mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wabup Madina.
“Tak hanya itu, kami juga meminta KPK segera periksa Wabup Madina terkait dana stunting 2022-2024 yang terkesan bungkam seolah tak jelas status pemeriksaan dan hasilnya. Untuk itu kami meminta KPK tetap stay di Mandailing Natal,” kata Siddiq dalam orasinya.
Menanggapi tuntutan massa, pihak KPK menyarankan agar DPP GAMBER langsung melayangkan surat laporan pengaduan masyarakat terkait sejumlah dugaan yang diorasikan. Namun, massa tidak diperkenankan untuk mengabadikan foto saat penyerahan laporan.
Sebelum membubarkan diri, massa dengan serentak meneriakkan ke arah gedung KPK desakan agar memeriksa dan membongkar dugaan korupsi Stunting yang diduga melibatkan Wabup Madina dan menegaskan akan melanjutkan aksi pada minggu depan.
“Kami pastikan minggu depan silaturahmi melalui aksi akan digelar kembali,” teriak massa. (Tim)
