WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal, Teguh, memberikan tanggapan atas pernyataan Bupati Madina yang mengaku selalu mendapat informasi tentang siapa dalang di balik setiap aksi demonstrasi terkait perkebunan.
Teguh menilai pernyataan Bupati tersebut sebagai “nyeleneh” dan tidak tepat. Menurutnya, unjuk rasa adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. “Relevan atau tidak tuntutan masyarakat, bisa dikaji dan diuji. Bupati pun tidak perlu sibuk mencari siapa di belakangnya,” ujar Teguh, Rabu (5/11/2025).
Teguh juga mempertanyakan apa yang akan dilakukan Bupati jika mengetahui pihak di balik aksi demonstrasi tersebut. “Jika ada pihak di belakangnya, memangnya mau diapakan? Dipenjarakan atau bagaimana?” tegasnya.
Teguh menekankan bahwa sebagai Kepala Daerah, Bupati seharusnya lebih fokus pada substansi tuntutan masyarakat daripada mencari-cari dalang di balik aksi demonstrasi. Dengan demikian, diharapkan Bupati dapat lebih bijak dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) belakangan ini hampir setiap hari menerima aksi unjuk rasa dari warga terkait tuntutan realisasi kebun plasma perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.
Laporan dan tuntutan aksi dilakukan bergantian oleh masyarakat dari berbagai kecamatan, terutama dari kawasan Pantai Barat, seperti Kecamatan Batahan, Sinunukan, Natal dan Muara Batang Gadis. Warga menilai sejumlah perusahaan perkebunan belum memenuhi kewajiban mereka untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar.
Sejumlah perusahaan yang paling banyak dipersoalkan antara lain PT Palmaris Raya, PT Rendi Permata Raya, dan PT Dinamika Inti Sentosa (DIS). Massa menuntut agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perusahaan yang dinilai mengabaikan kewajiban sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.
Salah satu perwakilan warga menyebut, lahan yang dijanjikan sebagai kebun plasma telah lama diusahakan masyarakat, namun belum ada kejelasan mengenai pembagiannya.
“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Plasma ini janji sejak awal perusahaan masuk,” ujar salah seorang warga saat menyampaikan aspirasinya.
Menanggapi aksi yang belakangan ramai, kepada wartawan, Bupati Madina Saipullah Nasution pun tidak mau berandai-andai karena bupati sebagai fasilitator.
“Saya tidak mau berandai-andai, pak bupati kan fasilitator dan pembina. Setiap orang mengajukan aspirasi ya silahkan saja, “ujar Bupati Madina Saipullah Nasution dikutip dari Mandailing Online.
Lebih lanjut, Bupati mengaku, bahwa setiap ada aksi masalah perkebunan selalu mendapat informasi siapa aktor dan dalang dibelakangnya.
“Tiap malam ada info lewat WhatsApp ke saya siapa dibelakangnya setiap ada aksi. Artinya, kita positif thinking saja. Setiap masalah yang diajukan ke kita. Kita akan lihat data yang ada dan apabila data itu tidak sama kita akan pertemukan masyarakat, koperasi dan perusahaan, “ujar Bupati Madina. (Has)
