WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal — Nama bendahara Desa Sopo Sorik, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, disebut sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Informasi tersebut mencuat setelah daftar penerima BLT beredar di tengah masyarakat dan memicu beragam tanggapan warga.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Sopo Sorik, Edi Maksum, membenarkan bahwa bendahara desa yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Desa tercatat sebagai penerima BLT Dana Desa. Ia menjelaskan, penetapan penerima bantuan telah melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) serta mengacu pada kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penetapan penerima BLT dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan musyawarah desa. Jika yang bersangkutan memenuhi kriteria, maka berhak menerima bantuan,” ujar Edi Maksum saat dikonfirmasi, Senin (15/12/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa jumlah warga di Desa Sopo Sorik tergolong sedikit. Menurutnya, tidak ada yang keliru apabila bendahara desa turut menerima BLT Dana Desa, selama yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Saat ditanya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, kepala desa menegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Meski demikian, ia mengaku telah menyampaikan kepada bendahara desa sebelumnya bahwa apabila di kemudian hari dinilai tidak tepat atau menyalahi aturan, maka bantuan tersebut siap untuk dikembalikan.
“Kalau nanti dinilai tidak sesuai aturan, saya sudah sampaikan agar bantuan itu dikembalikan,” sebutnya.
Terpisah, bendahara desa berinisial JB yang dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp justru membantah informasi tersebut. Ia menyatakan tidak pernah menerima BLT Dana Desa.
“Informasi itu tidak benar,” tulisnya singkat.
Sementara itu, salah seorang warga Desa Sopo Sorik mengaku tidak menerima bantuan BLT Dana Desa meskipun memiliki KTP sebagai warga setempat.
“Saya warga Desa Sopo Sorik dan punya KTP di sini, tapi tidak mendapatkan BLT,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Meski demikian, sejumlah warga berharap pemerintah desa dapat lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan proses serta dasar penetapan penerima bantuan. Transparansi dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. (Has)
