WARTAMANDAILING.COM, Pasaman — Penertiban tambang emas rakyat di Kabupaten Pasaman kini berada di titik krusial. Alih-alih memberikan solusi, tindakan represif di lapangan dinilai kian mencekik ekonomi masyarakat kecil. Menanggapi kondisi tersebut, warga menaruh harapan besar kepada Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, untuk memperjuangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara konkret.
Penutupan aktivitas tambang yang dilakukan tanpa kepastian hukum maupun alternatif mata pencaharian telah memutus aliran penghasilan bagi ribuan keluarga.
Perwakilan warga mengungkapkan bahwa negara seharusnya tidak hanya hadir untuk menindak, tetapi juga mengatur agar rakyat kecil tetap memiliki ruang untuk hidup.
“Bagi kami, ini bukan sekadar urusan penutupan tambang, melainkan hilangnya sumber penghidupan. WPR adalah jalan keluar yang kami dambakan agar kami bisa bekerja secara legal, tenang, dan di bawah pengawasan resmi,” ujar salah seorang perwakilan penambang di Pasaman, Minggu (18/1/ 2026).
Sebagai legislator dari Dapil Sumbar, Andre Rosiade dinilai memiliki posisi strategis untuk mendesak pemerintah pusat mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Namun, hingga saat ini, warga mengaku belum melihat langkah nyata di tingkat pusat yang berdampak langsung pada nasib mereka di lapangan.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak anti-aturan ataupun abai terhadap kelestarian lingkungan. Sebaliknya, mereka justru menuntut kepastian hukum agar aktivitas pertambangan rakyat dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
“Kami lelah bekerja secara sembunyi-sembunyi karena takut ditangkap. Kami ingin legal, tertib, dan diakui oleh negara,” tegas warga lainnya.
Aspirasi warga Pasaman ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan. Legalisasi tambang melalui WPR dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencegah gejolak sosial yang lebih besar akibat hilangnya tumpuan ekonomi masyarakat. (Edriadi)
