WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kamis (5/2/2026).
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Mendagri, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebagian besar Huntara di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumut telah dihuni warga. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan yang jelas untuk hunian perorangan dan perumahan.
Skema bantuan meliputi perbaikan rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta per rumah. Bagi warga yang kehilangan rumah akibat hanyut, pemerintah akan membangun hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk perumahan.
“Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota mendata dan memvalidasi dengan jelas siapa saja yang berhak menerima bantuan. Harus spesifik dan transparan, karena ini uang negara,” tegas Tito Karnavian.
Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak. Bantuan diberikan kepada mereka yang memilih tinggal di kontrakan, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk Rp15 ribu per hari per orang.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmen provinsi dalam menangani dampak pascabencana. Sejak akhir November 2025, ia telah turun langsung ke lokasi pengungsian dan menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama.
“Kami menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu program pemerintah pusat, khususnya pembangunan hunian tetap. Jika belum tersedia lahan, Pemprov Sumut siap menyiapkannya melalui anggaran provinsi,” ujar Bobby.
Ia juga menyampaikan target untuk mengosongkan seluruh posko pengungsian dan memindahkan warga ke hunian yang layak selambatnya pekan ketiga Februari 2026.
“Kami sudah sepakat, sebelum puasa atau paling lambat sebelum Hari Raya Idulfitri, tidak boleh lagi ada warga yang tinggal di posko pengungsian. Jika diperlukan, kita siap menyewa hotel bulanan agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik,” ungkapnya.
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menyambut hangat kedatangan Mendagri dan menyebutkan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik.
“Ini menjadi tempat anak-anak kembali belajar tanpa rasa cemas, ruang keluarga untuk berkumpul, serta simbol pemulihan psikososial setelah masa sulit,” katanya.
Huntara juga membantu menjaga kesehatan lingkungan dan memastikan roda kehidupan tetap berputar sambil menunggu hunian permanen. Atas nama Pemkab Tapanuli Selatan, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang membuktikan bahwa negara hadir dan solidaritas tumbuh di balik setiap bencana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah pejabat kementerian, pimpinan OPD Provinsi Sumut, dan unsur terkait lainnya. (r)
