WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Aspal yang terkelupas itu kini tak lagi sekadar berlubang. Di titik Sopo Tinjak, badan jalan ambruk dan tergerus hingga membentuk jurang di sisi ruas. Akibatnya, jalan menyempit dan pengendara yang melintasi ruas Jembatan Merah–Muarasoma terpaksa menggunakan sistem buka-tutup. Akses ini menjadi saksi bisu betapa bencana alam meninggalkan dampak serius yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani.
Sorotan atas kondisi tersebut bergema hingga ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut). Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri SH, menegaskan bahwa desakan perbaikan merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam Reses II Tahun 2025–2026 di Dapil Sumut VII Tabagsel.
Aspirasi itu datang dari Desa Batu Sondat (Kecamatan Batahan), Desa Manisak (Kecamatan Rantau Baek), Desa Lobung dan Desa Kampung Baru (Kecamatan Lingga Bayu), serta Desa Tombang Kaluang dan Desa Bangkelang (Kecamatan Batang Natal). Pertemuan turut dihadiri unsur Muspika, tokoh masyarakat, serta perwakilan kecamatan.
“Aspek ini bukan sekadar keluhan biasa. Ini desakan masyarakat yang merasa akses hidupnya terancam,” tulis Aswin menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, jalan tersebut longsor dan ambruk pascabencana alam tahun lalu. Hingga kini, perbaikan maksimal belum terealisasi. Dari hasil peninjauan lapangan, hanya sekitar 20–30 persen badan jalan yang dinilai masih layak dilintasi. Sekitar 150 ribu warga menggantungkan mobilitas harian serta distribusi hasil perkebunan dan pertanian pada jalur ini.
Kendaraan bertonase berat, termasuk truk pengangkut hasil kebun dan kebutuhan pokok, tidak lagi dapat melintas normal. Dampaknya, arus logistik tersendat dan biaya transportasi masyarakat meningkat.
Aswin mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mengambil langkah darurat, seperti penimbunan di titik-titik rawan, penguatan badan jalan, serta pengamanan area berpotensi longsor sembari menunggu perbaikan permanen. Ia juga meminta agar ruas tersebut ditetapkan sebagai prioritas penanganan darurat agar tidak terhambat prosedur administrasi.
Di sisi lain, Ali Hanafiah, Ketua Lembaga Adat Budaya Ranah Nata (LABRN), menuturkan bahwa kondisi jalan rusak parah setelah longsor dan banjir pada November 2025 lalu. Sejak saat itu, menurutnya, situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan.
“Dampaknya terhadap aktivitas masyarakat sangat terasa. Warga sering terjebak akibat longsor. Arus transportasi menuju dan dari Pantai Barat terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi ini semakin berat karena masyarakat tengah menjalani bulan Ramadhan dan dalam waktu dekat umat Muslim akan merayakan Idul Fitri. Mobilitas dipastikan meningkat, baik untuk distribusi kebutuhan pokok maupun silaturahmi keluarga.
“Sebagai masyarakat Pantai Barat, kami memohon agar pemerintah segera hadir. Minimal lakukan penimbunan di titik rawan kecelakaan. Jalan ini sangat berarti bagi kehidupan kami,” tegasnya.
Kondisi jalan Panyabungan -Natal saat ini.
Bagi warga, polemik dan pernyataan keras bukanlah inti persoalan. Yang mereka rasakan adalah risiko setiap kali melintasi badan jalan yang tergerus dan longsor. Harapan mereka sederhana: keamanan dan kepastian akses—terutama di momen penting seperti Ramadhan dan Idul Fitri—agar perjalanan tidak lagi dibayangi rasa cemas. (Has)
