WARTAMANDAILING.COM, Medan – Komunikasi politik yang solid dan transparansi dalam penyaluran bantuan menjadi kunci utama di balik apresiasi yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu. Apresiasi tersebut disampaikan saat penyerahan 120 kunci rumah hunian tetap kepada warga Tapsel di Desa Hapesong pekan lalu.
Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisipol USU Indra Fauzan, SHI, M.Soc.Sc., Ph.D., dan Dosen Pascasarjana Unimed Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si., menguraikan analisis terkait apresiasi pemerintah pusat terhadap Pemkab Tapsel.
Bakhrul Khair Amal menyatakan bahwa pujian dari kedua menteri tersebut berhasil meruntuhkan stigma lama yang menyatakan singkatan Tapsel sebagai “Tak Pernah Selesai”, yang kini terbantahkan dengan kecepatan penanganan bencana di daerah tersebut.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memuji langkah cepat yang dilakukan Pemkab Tapsel dan meminta daerah lain yang terdampak bencana untuk menirunya agar proses bantuan dapat berjalan lancar.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengapresiasi proses tanggap darurat hingga pembangunan kembali infrastruktur, sekaligus menyampaikan bahwa dirinya telah memfasilitasi kerja sama dengan Yayasan Buddha Tsu Chi yang turut membantu pembangunan rumah di Tapsel.
Menurut Indra Fauzan, pujian dari kedua menteri bukan hanya sekadar apresiasi, melainkan juga sinyal bagi daerah lain untuk lebih cekatan dan kreatif dalam menyelesaikan program pasca bencana.
“Pernyataan menteri menunjukkan bahwa tidak boleh hanya mengeluh dan menunggu bantuan pusat. Pemkab harus bergerak dan memastikan langkah-langkah yang bisa dilakukan sejak awal bencana terjadi, karena warga terdampak membutuhkan kepastian,” ujarnya.
Dalam perspektif politik, lanjut Indra Fauzan, pujian dari menteri juga berfungsi sebagai ultimatum bagi kepala daerah lain untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan bencana, mengingat tekanan publik tidak hanya ditujukan kepada daerah tetapi juga kepada pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti bahwa pola komunikasi dalam penanganan bencana di Tapsel sudah lebih baik, bahkan meskipun statusnya bukan bencana nasional, kasus tersebut menjadi prioritas negara dengan koordinasi yang erat antara pusat dan daerah.
Indra Fauzan menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan strategi tanggap bencana yang baik dan efektif, serta memperhatikan penyusunan anggaran kebencanaan khusus yang memiliki blueprint penanganan dan koordinasi dengan tingkat provinsi hingga pusat.
“Siklus bencana cenderung berulang, sehingga diperlukan manajemen yang baik dan terencana,” katanya.
Selain itu, ia melihat bahwa strategi komunikasi Pemkab Tapsel yang membuka kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) sesuai dengan konsep pentahelix, yang melibatkan berbagai elemen dan stakeholder sehingga pengawasan serta manajemen kebencanaan dapat berjalan efektif.
Dr. Bakhrul Khair Amal, pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Medan, menegaskan bahwa apresiasi dari menteri sangat wajar, mengingat bahkan Presiden juga pernah bermalam di Tapsel pada pergantian tahun lalu.
Ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Gus Irawan Pasaribu, Tapsel telah berhasil menghilangkan stigma negatif lama dengan kecepatan penanganan bencana yang lebih baik dan tepat sasaran.
“Tapsel memiliki konsep transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Penempatan bantuan berdasarkan data valid, dengan usulan dan pemakaian bantuan yang sesuai dengan fakta dan data lapangan yang konkrit,” jelasnya.
Menurutnya, prestasi Tapsel diukur dari akuntabilitas dan efektivitas kerja yang tidak bersifat seremonial melainkan berbasis kinerja. Stigma negatif yang selama ini menempel kini terkikis oleh kinerja pemerintah daerah, yang didorong oleh good will dan political will yang kuat dari Bupati Tapsel. (r)
