Ilustrasi
Pemerintah kini juga menjadikan program kartu prakerja sebagai jaring pengaman sosial, yang mana menyasar 5,6 juta penerima manfaat untuk mereka yang terkena PHK dan sektor informal yang terdampak covid-19. Ke 5,6 juta penerima prakerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp 1 juta/bulan dan insentif Rp 2,55 juta, yang bayarnya dicicil selama 4 bulan.
Sejumlah kejanggalan mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos sempat pula terungkap pula oleh sejumlah menteri. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai (d/h bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.
“Jabodetabek sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. PMK [Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan] yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya,” kata Sri Mulyani.
Ia pun mempertanyakan apakah penyebaran sembako dan BLT itu sudah selesai dan tepat sasaran atau belum. Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) harus turun langsung memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi.
“Presiden minta sebelum lebaran 100 persen sudah harus terkirim dan utamanya Jabodetabek yang kebijakannya tidak boleh mudik dan harus dapat bansos,” ujarnya.
Selain Menkeu, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan
Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi Covid-19.
“Itu [bansos] sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data,” kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui zoom, Rabu (6/4), dilansir CNN Indonesia.
“Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,” tambahnya.
Pekan lalu, Anies menyinggung perihal penyaluran bantuan sosial di Ibu Kota. Menurut dia, sudah 1,2 juta keluarga yang dijangkau oleh bantuan tersebut.
“Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak,” kata Anies dalam konferensi pers yang ditayangkan via akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).
“Ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan,” imbuhnya.
Anies mengatakan, salah distribusi itu lantaran ada kesalahan data penerima bantuan. “Ada yang salah alamat, ada yang orang yang mampu, ada yang meninggal. Itu semua menjadi bahan untuk koreksi,” ujarnya.
“Dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi karena tidak mudah. Hanya 1,6% ini jadi bahan kita untuk mengkoreksi ke depan,” pungkas Anies.
(Sumber: cnbcindonesia)
