WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Tengah – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapteng, Senin (15/1/ 2024).
Rakor ini diikuti secara virtual oleh Pj Bupati Tapteng, Dr. Sugeng Riyanta, SH., MH diwakili Plh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapteng, Erman Syahrin Lubis, S.Sos, M.AP bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapteng.
Dalam rakor itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si menyampaikan bahwa untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan rapat koordinasi ini, seluruh peserta rapat agar fokus pada hal-hal yang terkait dengan kenaikan harga komoditas dan upaya mengantisipasinya.
Narasumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dalam pemaparannya menekankan upaya optimalisasi produktifitas hortikultura strategis meliputi Cabai dan Bawang dalam penanganan inflasi.
Saat harga rendah di Petani maka beberapa langkah intervensi yang bisa dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) diantaranya adalah mendorong penyerapan/pembelian di Petani oleh swasta dan pemerintah agar harga tidak stagnan, mendorong fasilitasi dari daerah surplus ke daerah minus (terutama dari Jawa ke luar Jawa), mendorong fasilitasi biaya penyimpanan untuk tunda jual baik di gudang biasa atau cold storage, mendorong penerapan resi gudang agar petani mendapatkan modal untuk budidaya selanjutnya, serta pengetatan masuknya kebutuhan pokok ilegal seperti bawang merah ilegal.
Sementara dari Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan memaparkan perkembangan harga kebutuhan pokok termasuk rata-rata harga eceran nasional barang kebutuhan pokok, perkembangan Program Minyak Goreng Rakyat (DMO – DPO) yaitu realisasi DMO Minyakita terjaga di atas 35%.
Pentingnya monitoring distribusi minyak goreng di daerah yang juga terpantau melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP) dan Program Cek, Cek, Lapor ! hingga realisasi bahan kebutuhan pokok tahun 2023 dan rencana impor tahun 2024.
Narasumber dari Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Kepresidenan menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Harga Pangan Strategis.
Salah satu yang ditekankan adalah fokus pada disparitas dan perkembangan harga tingkat nasional kebutuhan pokok. Hal yang menjadi perhatian juga adalah persoalan data penerima bantuan pangan dan rekomendasi Program Bantuan Pangan 2024 dengan adanya perbaikan data penerima bantuan.
Disebutkan, menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Bantuan Pangan Beras diperpanjang hingga Juni 2024 dengan waktu pelaksanaan terbagi dua tahap Januari-Maret 2024 dan April-Juni 2024 dengan sumber data penerima P3KE Kemenko PMK, penerima bantuan pangan sebanyak 22,004 juta orang, jumlah bantuan 10 kg per penerima per bulan.
Selain itu, narasumber Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi memaparkan Aksi dan Kebijakan untuk Pengendalian Inflasi Daerah, narasumber Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari memaparkan tentang Upaya Stabilitas Harga Bahan Pangan Perum Bulog, serta pemaparan dari TNI dan POLRI.
Usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Plh Sekdakab Tapteng, Erman Syahrin Lubis, S.Sos, M.AP, menyampaikan kepada semua jajaran yang hadir dalam rapat khususnya TPID Kabupaten Tapteng agar mengikuti arahan-arahan yang telah disampaikan oleh seluruh Narasumber untuk dapat segera ditindaklanjuti TPID Tapteng dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Rakor ini turut dihadiri oleh Danramil 03/Pandan, Kapten Inf Syahrial, mewakili Polres Tapteng, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng Siti Alam S., Kabag Ekbang Setdakab Tapteng, Sahala Sihotang, SH, M.AP, Pimpinan OPD Pemkab Tapteng dan yang mewakili, KPw Bank Indonesia Sibolga, BPS Kabupaten Tapteng, serta Bulog Sibolga. (L.Naibaho)
