WARTAMANDAILING.COM, Medan – DPP Forum Aspirasi Mahasiswa Provinsi Sumatera Utara (FAM-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Kamis (6/2/2025).
Dalam aksi itu, FAM-SU menyoroti dugaan korupsi pada proyek bantuan sosial (bansos) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2024 di sejumlah kabupaten wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Koordinator Aksi, Ilham Arifin dalam orasinya meminta Kementerian PUPR agar memanggil dan melakukan evaluasi jabatan terhadap Kepala Satuan Kerja (Kasatker), PPK Unit Kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan amburadulnya sejumlah pelaksanaan proyek P3-TGAI.
FAM-SU juga mendapati proyek pengerjaan P3-TGAI dilaksanakan oleh pihak ketiga yang diduga sengaja dilakukan pihak BBWS Sumatera II Medan, padahal seharusnya kelompok P3-TGAI masyarakat Desa lah yang melaksanakan program bansos tersebut sesuai dengan Kepmen PUPR RI.
“Kami meminta kepada Kejatisu agar memanggil dan memeriksa Kasatker OP SDA dan PPK proyek P3-TGAI di Kabupaten Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Karo, Humbang Hasundutan dan Langkat sebanyak 156 titik. Menurut informasi untuk biaya per titik Paket pekerjaan tersebut adalah Rp.195 juta dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp.30 miliar 420 juta mulai tahap dua dan tahap tiga TA APBN 2024,” teriak Ilham Arifin.
Mereka juga menuntut dugaan korupsi pada proyek P3-TGAI Tahun Anggaran 2024 sebanyak 175 titik yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota se sumatera Utara melalui tahap satu dan tahap dua dengan anggaran lebih kurang Rp.34 miliar yang dinilai tidak ada manfaat dari proyek tersebut.
“Sesuai hasil investigasi kami di lapangan, pekerjaan tahap satu banyak yang rusak dan tidak sesuai volume dan spek,” ujarnya lagi.
FAM-SU juga meminta pihak Kejatisu untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pungli oknum PPK terhadap pelaksanaan di setiap titik lokasi proyek P3-TGAI dengan variasi dana Rp.5 juta hingga Rp.10 juta per titiknya.
“Kami juga meminta pihak Kejatisu agar mengusut dugaan pungli oleh Oknum BBWS Sumatera II Medan kepada calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan juga kutipan kepada calon konsultan manajemen sebesar Rp.3 juta per orang diduga kuat melanggar hukum,” tambah Ilham.
Dalam aksi itu, FAM-SU juga meminta pihak Kejatisu melalui Aspidsus atas sorotan mereka ini untuk menjadi perhatian khusus dan melakukan pengawalan pada 112 paket pekerjaan P3-TGAI pada tahap dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 21.840.000.000 yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Langkat, Mandailing Natal, Simalungun dan Toba disinyalir proyek tersebut rusak dan tidak sesuai spek.
Tidak itu saja, FAM-SU juga menekankan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek di BBWS Sumatera II Tahun Anggaran APBN 2023 dan 2024 yang diduga kuat sarat bermasalah.
“Hal itu dikuatkan dengan hasil investigasi oleh rekan-rekan di daerah, dan diduga kuat pemeliharaan sungai juga disalahgunakan oleh Kepala Balai dan PPK,” ungkap Ilham.
Sebab itu, mereka meminta tegas kepada Kepala Balai, PPK beserta Kasatker agar mempertanggungjawabkan apa yang mereka soroti dan menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Menurut mereka, banyak proyek yang tidak selesai tepat pada waktunya dan dianggap tidak bermanfaat untuk masyarakat.
Aksi unjuk rasa mendapat tanggapan dari salah satu pihak BBWS Sumatera II Medan, Irwanto Surbakti yang mengatakan kalau pengawasan pelaksanaan P3-TGAI adalah mereka. Soal orasi yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa, pihak BBWS sudah menjalankan tugas dan sudah sesuai prosedur.
“Pihak BBWS sudah melakukan prosedur, bahwa dananya dikirim langsung melalui rekening Ketua P3-TGAI. Kalau terkait rusak atau lainnya, silahkan teman-teman semua melaporkan ke pihak BBWS dengan melampirkan buktinya,” terang dia. (Tim)
