WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Gerakan Pantau Keuangan Negara (GPKN) Mandailing Natal menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam aksi demonstrasi pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap masyarakat dan pegiat hukum yang menuntut penegakan hukum yang adil tanpa terkecuali, baik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Wakil Wali Kota Padangsidimpuan.
Sebelumnya, empat orang aktivis di Kota Padangsidimpuan dikabarkan ditangkap oleh Polres Padangsidimpuan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan pemerasan terhadap seorang ASN.
Penangkapan ini telah menarik perhatian publik dan memicu desakan untuk transparansi dalam penanganan kasus.
Keempat tersangka, yaitu DS, MAB, ZP, dan ARH, diduga memeras korban dengan ancaman akan mempublikasikan video pribadi yang diambil di Gold Dragon Medan.
Aktivis pemuda, Rezki Lubis, juga menyinggung kemungkinan adanya keterkaitan kasus ini dengan Gold Dragon Medan.
Ia meminta klarifikasi yang jelas dari Wakil Wali Kota Padangsidimpuan dan Polres Padangsidimpuan.
Ketua GPKN Madina menyatakan, “Kami menilai hukum jangan hanya tajam ke bawah, tetapi juga tumpul ke atas. Jika rakyat kecil atau aktivis diperiksa dengan cepat, pejabat negara pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum.”
GPKN Madina mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka menilai bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polres Padangsidimpuan, harus bersikap tegas terhadap siapa pun yang diduga melanggar hukum, termasuk pejabat publik seperti ASN dan Wakil Wali Kota.
Fadli Muhammad, seorang aktivis mahasiswa, menambahkan bahwa tindakan tegas dan transparan sangat penting agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
Ia menekankan bahwa kasus ini harus diusut secara profesional, transparan, dan terbuka untuk publik.
