WARTAMANDAILING.COM, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, guna membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.
“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Dalam rapat, Menko Djamari menyatakan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional. Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik dan sejalan dengan kebijakan pemerintah.
“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan memerlukan dukungan situasi kondusif agar kebijakan pemerintah berjalan optimal. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting untuk kelancaran kerja pemerintah di lapangan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai peraturan perundang-undangan. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun digital, sehingga situasi keamanan tetap kondusif.
Selain penanganan bencana, rapat juga menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nasional seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun. (WM/r)
