Menu
Warta Mandailing

Bupati Tapanuli Utara Sebut Pembagian Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Kerap Tersendat

  • Bagikan
Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Sihar PH Sitorus dan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan (kedua dan ketiga kiri), berbicara pada pertemuan dengan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur (Kamis, 8/1/2020). Pertemuan berlangsung dalam rangka kegiatan reses DPR RI. (istimewa

WARTAMANDAILING.COM, Medan – Bertemu dengan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Sihar PH Sitorus, yang tengah menjalankan agenda reses di daerah pemilihannya, Rabu (8/1/2020), Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, menyampaikan keluh kesahnya.

Melalui pertemuan yang turut dihadiri Kepala Cabang BRI untuk Kabupaten Taput dan Humbang Hasundutan, Christofal Lumbangaol.

Salah satunya yang dikeluhkan Nikson adalah soal pembagian dana corporate social responsibility (CSR) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Dikatakan Nikson, sejak perusahaan tersebut beralih pengelolaannya ke pihak Indonesia, penyalurannya dana CSR kerap tersendat. Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, tentang pembagiannya dinilai mengandung ketimpangan alias tidak adil.

“Mohon disampaikan kepada Bapak Presiden agar penerimaan CSR ditangani secara langsung oleh Menkeu, jangan gubernur. Karena pada penerbitan SK terakhir dananya tidak dibagikan secara merata ke daerah yang berdampak langsung,” tegas Nikson seperti dijelaskan pada pernyataan tertulis Sihar yang diterima awak media.

Foto : Istimewa

Juga dipaparkan Nikson kepada Sihar, fokus pembangunan Taput saat ini adalah penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait pendidikan, diungkapkannya Taput kekurangan SDM guru. Disarankannya agar pada penerimaan CPNS yang diperbanyak adalah guru. Karena, masih terdapat banyak Sekolah Dasar yang PNS-nya hanya satu. Padahal fokus pembangunan Presiden Jokowi adalah pembangunan SDM.

“Saya berjanji akan menyampaikan permasalahan kekurangan guru itu kepada pihak terkait, selama menjalani empat kabupaten di dapil problem semacam ini kerap disampaikan,” ujar Sihar.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Taput, Nikson mengeluhkan soal persyaratan pengajuan. Dia berharap ada kemudahan mengingat terdapat banyak UMKM di wilayah yang dipimpinnya itu.

Kepada Christofal dari BRI Sihar berusaha menjembatani keluhan tersebut. Mendorong agar harapan Nikson mendapat kemudahan pengajuan KUR dikabulkan.

Christofal menyebutkan kualitas produk UMKM menentukan mudah atau tidak proses penyaluran KUR didapatkan. Oleh karenanya harus dilakukan peningkatan kualitas.

“Mohon maaf, kelemahan produk UMKM Taput dan Tobasa adalah soal kualitas. Kualitas produk daerah ini belum bisa menembus pasar,” terangnya.

Sihar terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumut II. Diantaranya meliputi Taput.(wm/medanbisnisdaily.com)

  • Bagikan