WARTAMANDAILING.COM, Medan – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tabagsel Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kamis (23/2/2023).
Massa yang dikomandoi Ketua Umum Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum (FORMASIH) Tapsel-Sumut, Wesli Gea itu mendesak agar laporan mereka terkait dugaan pungli di tubuh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) sepekan yang lalu segera ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
Selain dugaan pungli, mereka juga menuntut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan seluruh anggota KPU Kabupaten Tapsel pada perekrutan anggota komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kabupaten Tapsel beberapa waktu lalu agar diusut tuntas.
Dalam orasi yang disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) LMPI Sumut, Abdul Rahman Purba di hadapan KPU Sumut menyatakan sikap mendukung kinerja KPU Provinsi Sumut dalam penanganan laporan dugaan pungli serta pelanggaran kode etik di lingkungan KPU Kabupaten Tapsel.
“Kami meminta dengan tegas kepada KPU Sumut agar membuat surat secara resmi atau mengadakan pertemuan terbuka dengan kelima anggota KPU Tapsel atas laporan kami seminggu yang lalu,” teriak Abdul Rahman Purba.
Mereka juga meminta KPU Sumut agar mengkaji ulang atau melakukan ujian ulang atas perekrutan anggota komisioner PPK dan PPS se kabupaten Tapsel yang diduga anggota yang terpilih bukan karena ilmu atau kemampuan melainkan adanya permainan uang.
“Sebab itu, kami juga meminta KPU Sumut agar segera memberhentikan kelima anggota KPU Tapsel,” tambahnya.
Hal senada juga ditekankan ketua Obor Monitoring Citra Independen (OMCI) Sumut, Syamsul Bahri Harahap kepada pihak KPU Sumut agar melakukan tindakan tegas terhadap kelima komisioner kabupaten Tapsel yang ditengarai atas dugaan tersebut.
Ia menduga, di dalam perekrutan anggota komisioner PPK dan PPS se kabupaten Tapsel ada kecurangan dan terdapat unsur kolusi serta nepotisme, bahkan diduga kuat beberapa calon anggota komisioner ada yang dititipkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan agar bisa mulus terpilih sebagai komisioner.
“Jika anggota KPU Tapsel tidak profesional dalam mengemban amanah ini, lebih baik mundur. Dan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dalam kasus ini, saya harap jangan tutup mata,” pungkas Syamsul.
Ketua KPU Provinsi Sumut, Herdensi Adnin, S.Sos, M.SP menjelaskan pihaknya telah menyampaikan persoalan ini ke KPU pusat dan menghimbau kepada peserta aksi unjuk rasa agar sabar menunggu putusan dari KPU pusat.
“Kita tinggal menunggu putusannya,” tutup Herdensi usai mendengar tuntutan yang dibacakan perwakilan massa.
Pantauan di lokasi, aksi berlangsung dengan lancar dan kondusif dengan pengawalan serta pengamanan dari unsur kepolisian. (Nas)
