WARTAMANDAILING.COM, Jakarta – Ekonom dan mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri menilai pemerintah masih mempunyai ruang fiskal melebarkan defisit anggaran hingga 7-8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menangani pandemi di Tanah Air.
Selain itu, guna menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Chatib mengatakan, Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia bisa melakukan cetak uang dengan cara Modern Monetary Theory (MMT), yang artinya bank sentral dapat mencetak uang sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan, guna membiayai defisit APBN 2020.
“Defisit anggarannya dibiayai oleh bank sentral [Bank Indonesia], kita bisa lakukan,” kata Chatib dalam video conference Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu pada Selasa 21 April 2020.
Meski pembiayaan defisit APBN bisa dilakukan oleh BI dengan mencetak uang. Namun, Chatib mewanti-wanti, bahwa ada risiko inflasi yang tinggi di depannya, apabila pembiayaan defisit itu dilakukan oleh BI dengan jumlah yang banyak.
“Tapi jumlah terbatas. Karena jangan lupa bahwa dalam kondisi saat ini, produksi turun. Jadi supply-nya juga turun. Kalau kita cetak uang, itu kan berarti menambah demand pada saat supply turun. Kalau kita cetak uang, itu kan berarti nambah demand pada saat supply turun, yang terjadi adalah inflasi naik,” kata Chatib melanjutkan.
Pembiayaan defisit APBN 2020 oleh BI yang dimaksud di atas adalah langkah BI untuk bisa membeli surat utang pemerintah atau government bond di pasar primer. Hal ini sudah tertuang dalam Perppu Nomor 1/2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Menurut Chatib, pemerintah bersama BI harus berhati-hati menjalankan kebijakan ini. Karena kondisi Indonesia cukup rentan, dan tidak bisa melakukan kebijakan cetak uang seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS).
Di AS, menurut Chatib, Bank Sentral AS bisa dengan leluasa membeli goverment bond, dengan cetak uang sebanyak apapun dan tidak terkena risiko inflasi. Pasalnya di seluruh dunia mereka pasti membutuhkan dan memiliki likuiditas dalam bentuk dolar, sehingga risiko inflasinya sudah dipastikan hampir tidak ada.
“[Indonesia] uang ada, tapi tidak bisa terus-menerus, dan jumlahnya tidak bisa terlalu signifikan, seperti di AS,” pungkas Chatib.
