WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Maraknya pemberitaan tentang penyelewengan Dana Desa di wilayah Indonesia, bahkan tidak sedikit oknum perangkat Desa yang tersandung dengan hukum akibat penyalahgunaan Anggaran Dana Desa tersebut.
“Namun, persoalan dana desa yang banyak disoroti warga ataupun aktivis setempat membuat fokus mengawasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) melemah, bahkan terlupakan,” ungkap Bendahara Gerakan Kerukunan Bangsa (GKB) Kabupaten Mandailing Natal, Malintang Batubara, Senin (24/8/2020).
Kepada Warta Mandailing, pria kelahiran Mandailing Natal ini mengatakan, maraknya penyelewengan Dana desa dibeberapa daerah, seolah fokus terhadap penyaluran dana BOS di sekolah-sekolah kurang pengawasan. Sebab, penyaluran anggaran dana BOS tiap sekolah rentan disalahgunakan oknum Kepala Sekolah.
“Jangan kita sibuk menyoroti anggaran dana desa saja, anggaran dana BOS juga potensi jadi sarana oknum untuk Korupsi atau memperkaya diri,” beber Malintang ketika ditemui di lobi Hotel Mariring, Panyabungan Kota, Mandailing Natal.
Dikatakannya, dalam tiga tahun terakhir ini diperhatikannya, khususnya daerah Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa sekolah, ia duga telah menyalahgunakan anggaran dana BOS yang disalurkan pemerintah.
“Anggaran dana BOS tahun 2017, 2018 dan 2019 saya duga ada yang dipermainkan, ada beberapa sekolah di Madina ini yang menyalurkan dana BOS tersebut tidak pada sasarannya,” pungkasnya kembali.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Wilayah Gerakan Kerukunan Bangsa (GKB) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Zulkifli Tanjung. Dikatakannya, harapannya kepada penyidik dari pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan terhadap sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS.
“Saya menduga tidak sedikit oknum kepala sekolah yang memainkan dana tersebut, kesannya memperkaya diri, saya harap pihak BPK dapat mengaudit kembali penyaluran anggaran tersebut,” ujar Zulkifli. (Nas)
