WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – H. Gus Irawan Pasaribu, SE, AK, MM, CA, politisi Partai Gerindra yang sukses menjadi anggota DPR RI selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024). Bahkan pada Pemilu 2024 ini terpilih kembali untuk periode yang ketiga kalinya.
Namun, melalui momentum Pilkada tahun 2024, mantan Direktur Utama Bank Sumut tiga periode ini memutuskan tekad maju sebagai Bakal Calon Bupati Tapanuli Selatan. Siap dan rela melepas jabatan anggota DPR RI demi membangun kampung halaman tercinta.
Dinukil dari catatan jurnalis senior Parmonangan di MedanInsight.com Seorang politikus itu meniti karir dengan berjenjang naik, dan bukan bertangga turun. Tapi ketika ada anggota DPR RI dua periode dan terpilih lagi untuk periode ketiga, namun dengan tulus melepaskan kursi empuk tersebut karena terpanggil menjadi calon bupati, kita terenyuh juga.
Suasana batin itulah yang menerpa Gus Irawan Pasaribu, anggota DPR dari Gerindra. Dia rela melepaskan kedudukan yang telah diraihnya karena dielu-elukan masyarakat untuk menjadi bakal calon (balon) Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) di Sumatera Utara.
Pernyataan itu diucapkannya dalam sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan dan HKTI Tapsel, di Cottage MPM Parsorminan, Sipirok, Tapsel, bulan lalu. Sudah sangat banyak masyarakat menyampaikan keluhan tentang pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Infrasturuktur jalan banyak yang rusak
Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto pun menugasi Gus untuk maju di Pilkada Tapsel pada saat Rakornas Gerindra beberapa waktu lalu.
Keputusan itu didukung penuh oleh keluarga besar Yayasan H. Hasan Pinayungan Pasaribu, nama ayah Gus, yang dipimpin oleh Bomer Pasaribu, mantan Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Gus Dur dan Dubes RI untuk Denmark 2011–2016.
Padahal sebagai anggota DPR ia menerima gaji Rp4.200.000 per bulan. Disertai tunjangan istri Rp420.000 dan tunjangan anak Rp168.000.
Begitulah, diatur di dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.
Tak seberapa memang. Tapi masih ada lagi tunjangan uang sidang Rp 2 juta per sekali sidang. Lalu, tujangan jabatan Rp9.700.000 sebulan.
Masih ada tunjangan beras Rp 30.000 dan tunjangan PPh Pasal 21 Rp2.699.813. Belum selesai. Ada pula Tunjangan Kehormatan Rp Rp5.580.000.
Kemudian Tunjangan Komunikasi Intensif Rp15.554.000. Tunjangan Pen ingkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran Rp3.750.000.
Ada pula Bantuan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000. Asisten Anggota: Rp2.250.000.
Bahkan, merebak ke Fasilitas Kredit Mobil: Rp70.000.000 (per anggota per periode).
Malah ada Anggaran Pemeliharaan (Rumah jabatan anggota) terdiri dari Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata, Jakarta Selatan: Rp3.000.000 (per tahun) dan Rumah Jabatan Anggota (RJA) Ulujami, Jakarta Barat: Rp5.000.000 (per tahun).
Sementara menjadi Bupati, jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, gaji bupati dan tunjangan 2023, sebesar Rp.2,1 juta. Ada pula tunjangan bupati sebesar Rp.3,78 juta per bulan.
Bupati juga mendapatkan fasilitas rumah jabatan beserta peralatannya dan biaya pemeliharaannya. Juga memiliki mobil dinas, pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas dan biaya penunjang operasional lainnya, seperti pengamanan, kegiatan khusus, serta untuk penanggulangan sosial.
Bupati juga mendapatkan tunjangan operasional yang besarnya tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD kurang dari Rp.5 miliar setahun, tunjangan operasional Bupati sekitar Rp.125 juta atau 3 persen dari PAD.
Jika PAD mencapai lebih dari Rp.150 miliar, tunjangan operasional yang dapat diterima mencapai Rp.600 juta atau 0.15 persen dari nilai PAD.
Sementara Pendapatan Daerah Tapsel tahun 2023 hanya Rp.42 milyar 687 lebih. Jadi masih di bawah Rp 150 miliar. Bisalah direka berapa tunjangan operasional yang diperoleh.
Marsipature Hutanabe
Tokoh masyarakat dari 15 kecamatan di Tapsel memang mengharapkan Gus Irawan maju sebagai calon bupati. Tatkala bertemu dengan tokoh masyarakat beberapa waktu lalu, terdengar dukungan dari tokoh masyarakat Sipirok Narobi dari Kecamatan Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah.
Saat silaturahmi dengan tokoh masyarakat di aula Tor Sibohi Nauli Hotel Sipirok, bulan lalu, Safruddin mewakili Kecamatan Sipirok mengatakan, kini infrastruktur jalan sangat minim, kondisi jalan hancur-hancuran, pembangunan tidak merata, pelayanan pemerintah kepada rakyatnya juga sangat jauh merosot.
Armeni mewakili Kecamatan Arse mengatakan kepedulian pemerintah kepada rakyatnya sudah jauh berkurang. Sudah lebih dari 2,5 tahun jalan utama Bunga Bondar Sipirok-Arse-Saipar Dolok Hole menuju Aek Bilah hancur-hancuran dan tidak ada perbaikan.
Selain jalan yang buruk, pelayanan kesehatan pun minim. Perekonomian merosot akibat harga karet anjlok.
Gus Irawan merasa miris mendengar keluhan masyarakat tersebut, Dia hanya berkata siap maju dan berkontestasi demi untuk mewujudkan Tapsel Kembali Bangkit.
Padahal dia pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut pada 2012. Bahkan memimpin Bank Sumut sejak 2000 hingga 2012.
Kita pun teringat Gubernur Sumut Raja Inal Siregar (1988-1993) popular dengan program Martabe, Marsipature Hutanabe (membangun kampung halaman).
Dia getol mengundang perantau yang sukses membangun Sumatera Utara. Misalnya TB Silalahi membangun SMA Soposurung di Balige dan Feisal Tanjung serta Akbar Tanjung membangun SMA Negeri Matauli di Tapanuli Tengah.
Gus Irawan lahir di Padangsidimpuan pada 31 Juli 1964. Dia menamatkan SD di Padang Sidempuan pada 1976. Lalu, SMP pada 1980 dan SMA di Medan pada 1983.
Kemudian, akuntan dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 1988 dan MM dari USU Medan pada 2009 itu memutuskan kembali kepada rakyat. (r)
