WARTAMANDAILING.COM, Padangsidimpuan – Dengan berlinang air mata belasan ibu – ibu berkumpul di pintu gerbang halaman kantor camat Padangsidimpuan Selatan guna mempertanyakan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan Pemerintah.
Penyaluran bantuan itu patut dipertanyakan oleh mereka lantaran mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut dan memperjelas apakah nama mereka telah tercantum dan bisa memperoleh BST yang sebelumnya data mereka sudah dikumpulkan Kelurahan melalui Kepala Lingkungan masing ,- masing.
Menurut salah seorang pelaku unjuk rasa damai bermarga boru Pohan membeberkan, bahwa dirinya merasa dikucilkan oleh pemerintah, penerimaan BST tidak adil, begitu juga pembagian sembako tidak merata ada yang mendapat penuh bahkan tidak mendapatkan sama sekali.
“Pemerintahan sekarang identik dengan korupsi kolusi dan nepotisme mementingkan saudara-saudaranya para oknum pemerintah itu sendiri,” ungkapnya, Senin (18/5/2020).
Diakuinya, saat ini kehidupannya hanya sebagai tukang cuci (loundry), memiliki tiga anak yang harus dibutuhinya bahkan tempat tinggalnya pun saat ini hanya mengontrak.
“Saya hanya berprofesi sebagai tukang cuci, punya tiga anak untuk membutuhi kebutuhannya saya harus berjuang sendiri, apalagi saat ini mau lebaran, dari mana saya dapatkan dengan kondisi wabah covid-19 seperti ini. Saya hanya butuh keadilan dan uluran tangan pemerintah,” ucap Boru Pohan yang sudah janda tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Lurah Kelurahan Aek Tampang Ahmad Jumadi menjawab ibu – ibu yang datang ke Kantor camat tersebut bahwa pembagian dana BST adalah data pemerintahan pusat yang di data pada tahun 2004 dan 2005.
“Pembagian sembako berdasarkan data yang diberikan oleh kepling ke kelurahan,” katanya.
Usai mendapatkan penjelasan dari lurah, belasan ibu ibu tersebut membubarkan diri dengan tertib dan aman lanjut menuju kantor Walikota untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Salah seorang Kepala lingkungan I Kelurahan Silandit Poltak Purba ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sebagai kepling sering dimaki maki oleh warganya sendiri meski sudah dijelaskan bahwa data penerima BTS adalah data yang lama bukan data baru.
“Namun kita akan terus berusaha mengumpulkan data warga yang tidak mampu di lingkungan kita untuk kita ajukan kembali ke pihak terkait,” pungkas Poltak (in).
