WARTAMANDAILING.COM, Jakarta – Insiden 5 korban jiwa akibat paparan gas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang berada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara beberapa waktu lalu menuai kecaman dari DPR RI.
Hal itu diungkapkan pada saat digelarnya rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM beserta sejumlah pimpinan maupun operator PLTP/PT SMGP, Rabu (3/2/2021). Beberapa anggota DPR dalam rapat itu meminta ada sanksi yang harus dijatuhkan.
Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin mengungkapkan sudah semestinya SMGP mendapatkan sanksi karena adanya kejadian kecelakaan kerja yang berujung korban jiwa sebanyak 5 orang warga.
Menurutnya, percuma SMGP membela diri pasalnya hasil investigasi memang menunjukan adanya kelalaian pada operasional PLTP di Mandaling Natal.
“Ini perlu diberi sanksi perusahaannya, entah ditutup atau bayar kompensasi. Percuma bapak sebut punya alat ini, alat itu, tapi tetap ini yang terjadi itu masalah, mau bagaimana lagi hasil investigasinya seperti ini. Perusahaan ini memang harusnya kena sanksi,” ujar Alex.
Hal senada juga disampaikan, anggota DPR, Zulfikar Hamonangan dari fraksi Demokrat yang mengatakan lebih adanya sidak fisik dari komisi untuk melakukan pengecekan langsung apakah SOP dan semua peraturan dilakukan dengan baik.
Pria yang berasal dari Mandailing Natal itu menyebut, kecelakaan yang terjadi bukan cuma human error, namun sistem perusahaannya juga yang error.
“Apakah boleh perusahaan ini berlanjut pimpinan? Lebih baik ini kita sidak dulu secara fisik apakah sop peraturan yg ada ini dijalankan ini bukan cuma human error, sistemnya ini juga error ini pimpinan,” ungkap Zulkifli.
Ia juga menyinggung apa yang dijelaskan perwakilan SMGP merupakan sebuah kebohongan. Misalnya, soal sosialisasi pembukaan sumur, menurutnya memang tidak dilakukan. Hal itu sesuai dengan laporan Camat setempat yang memang merupakan paman Zulkifli.
“Jangan buka kebohongan disini pak, Om saya kandung itu Camat di sana, saya juga dapat kabar dari Bupati disana pak, pak Dahlan kan?, katanya nggak ada pak,” beber Zulkifli.
Sebelumnya, pada saat rapat kerja Komisi VII itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan insiden yang terjadi di PLTP merupakan maloperasional oleh PT SMGP.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait insiden yang menyebabkan jatuhnya korban di sekitar PLTP.
Menurutnya, ada beberapa penyebab insiden itu terjadi. Pertama, perencanaan kegiatan yang tidak matang. Kedua, pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga, peralatan dan instalasi penunjang yang belum siap atau lengkap.
Keempat, lanjut Dadan, lemahnya koordinasi antar tim pelaksana kegiatan. Kelima, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak memadai. Dan keenam kompetensi personil pelaksana kegiatan yang tidak memadai.
“SMGP sebagai pemegang izin panas bumi bertanggung jawab terhadap kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi yang telah terjadi,” ungkap Dadan, seperti dikutip Warta Mandailing dari cnnindonesia.com
Dadan memaparkan pihaknya akan melakukan beberapa langkah agar kejadian serupa tak terulang. Beberapa langkah itu, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk penanganan dan pemulihan dampak kejadian, serta melakukan audit penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh kegiatan di SMGP.
“Memastikan SMGP melaksanakan seluruh rekomendasi hasil investigasi dan mempercepat penetapan rancangan peraturan menteri ESDM terkait keselamatan dan kesehatan kerja,” jelas Dadan.
Dalam kesempatan yang sama, Chief Technical Officer Sorik Marapi Riza Glorius Pasiki menambahkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana aktivitas buka sumur pada 24 Januari 2021 pukul 12.00 WIB. Namun, operasi buka sumur ditunda menjadi pukul 17.00 WIB.
“Tapi pekerjaan dihentikan untuk penyempurnaan sistem. Rencana operasi sumur diperbarui menjadi 25 Januari 2021,” ucap Riza.(Nas/CNN)
