WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Para pensiunan pegawai yang bernaung di Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) sangat prihatin melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Tapanuli Selatan tahun 2025 ini.
Terlalu banyak dipakai untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Sehingga tidak sebanding dengan Belanja Modal yang notabene dipergunakan untuk pembangunan langsung sarana kebutuhan rakyat.
Keprihatinan para pensiunan itu mereka ungkapkan dalam acara buka puasa bersama PPASN Pemkab Tapsel di restoran Natama Hotel Padangsidimpuan, Minggu (2/3/2024).
Ketua PPASN Tapsel Marasaud Harahap mengaku telah mengamati dampak yang akan dihadapi Pemkab Tapsel tahun ini, yang diakibatkan besarnya lonjakan atau tambahan Belanja Pegawai tahun 2025 yakni mencapai Rp200 miliar.
Akibat lonjakan itu, anggaran Belanja Pegawai Tapsel tahun ini sebesar Rp739 miliar atau 48,20 pesen dari seluruh Belanja Daerah (Rp1,53 triliun) di ABPD 2025. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp409 miliar atau 26,66 persen.
Lonjakan Belanja Pegawai itu telah mengakibatkan Belanja Modal yang nota bene untuk kebutuhan rakyat, jadi berkurang. Jumlah anggarannya cuma Rp 89 miliar atau 5,80 persen dari keseluruhan Belanja Daerah.
Persoalan melonjaknya Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa di Tapsel telah menjadi satu bagian masalah yang diwariskan oleh pemerintahan periode terdahulu. Salah satunya, karena kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu tidak selektif mengangkat ribuan orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Sederhana saja. Tahun 2021 sampai 2024, pemerintahan Dolly Pasaribu mengangkat ribuan orang P3K. Sehingga menyedot APBD Tapsel ratusan miliar untuk menggajinya. Di sisi lain, sumber pendapatan baru yang signifikan bagi Tapsel, tidak ada” kata Marasaud.
Mantan Asisten III Setdakab Tapsel ini berpendapat, semakin ketatnya anggaran di APBD ke depan maka akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membangun. Seperti infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat menunjang ketahanan pangan.
Lebih lanjut Marasaud membandingkan bagaimana struktur APBD Tapsel di dua periode kepemimpinan terakhir, yakni saat dipimpin Bupati Syahrul M. Pasaribu dan pada saat dipimpin Bupati Dolly Pasaribu.
Belanja Modal adalah anggaran yang sebagian besarnya dipergunakan untuk pembangunan sarana fisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Seperti jalan, irigasi dan bangunan lainnya.
Di era Bupati Syahrul memimpin atau antara tahun 2017 sampai 2020 (empat tahun) Belanja Modal di APBD sebesar Rp1,3 triliun atau 25,45 persen dari Rp5,3 triliun total Belanja Daerah.
Sedangkan di empat tahun anggaran kepemimpinan Bupati Dolly (2021-2024), realisasi Belanja Modal hanya Rp1,2 triliun atau 21,19 persen dari Rp6,1 triliun total keseluruhan Belanja daerah.
Untuk perbandingan Belanja Barang dan Jasa. Dari tahun 2017 sampai 2020 Bupati Syahrul, jumlahnya cuma Rp 1 triliun atau 18,99 persen. Sedangkan dari tahun 2021 sampai 2024 zaman Bupati Dolly, jumlahnya mencapai Rp1,6 triliun atau 26,32 persen.
Adapun peruntukkan Belanja Barang dan Jasa ini antara lain untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), makan minum, asuransi, gaji tenaga honor (THL), sewa gedung/ hotel dan belanja barang pakai habis.
Selanjutnya untuk Belanja Hibah, di era Bupati Syahrul tahun 2017 sampai 2020 hanya sebanyak Rp 96 miliar lebih atau 1,81 persen. Setelah di masa Bupati Dolly melonjak tajam menjadi Rp250 miliar lebih atau 4.08 persen dari total Belanja Daerah.
“Dari struktur APBD di dua kepemimpinan itu, bisa dicermati mana struktur anggaran yang programnya lebih berpihak kepada rakyat. Karena itu kepada Bupati Gus Irawan dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin, kita berharap dapat mengambil kebijakan yang strategis agar Tapsel lebih baik kedepan,” harapnya.
Senada disampaikan anggota Dewan Pembina PPASN Tapsel yang juga mantan Kadis Nakertrans, Samsul Bahri Siregar. Ia menyoroti kurang cerdasnya pemerintahan sebelum ini dalam mengangkat PPPK, sehingga berdampak kurang baik terhadap struktur APBD Tapsel.
Katanya, di tahun 2019 dan 2020 atau zaman Bupati Syahrul juga ada pengangkatan PPPK. Tetapi sangat selektif dan jumlahnya hanya ratusan orang saja. Di era Bupati Dolly jumlah PPPK sangat membludak hingga mencapai 2.926 orang sampai saat ini.
Diperkirakan jumlah itu masih bertambah sekitar 600 orang lagi dari hasil seleksi tahap II formasi tahun 2024 (diperkirakan bulan Juli 2025). Sehingga di kepemimpinan Bupati Dolly jumlah P3K bertambah 3.526 orang dan uang penggajiannya akan akan berdampak pada anggaran pembangunan daerah atau Belanja Modal
“Kita tidak alergi dengan pengangkatan P3K, bahkan kita setuju, tetapi wajib dan harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai ASN yaitu PNS dan P3K bertambah, tapi sumber pendapatan baru bagi daerah tidak bertambah, bahkan malah tahun 2025 ini DAU Tapsel berkurang,” ujar Samsul.
Pembina PPASN yang juga Bupati Tapsel periode 2010-2015 dan 2016 -2021, Syahrul M. Pasaribu, dalam sambutannya juga mengaku prihatin terhadap dinamika dan tantangan yang akan dihadapi Bupati Gus Irawan dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin yang baru dilantik.
“Dengan semua kondisi yang ada hari ini, tidak mudah bagi kepala daerah di Indonesia, termasuk di Tapsel, secara cepat untuk menunaikan semua janji politiknya sewaktu kampanye,” kata Syahrul.
Karenanya ia berpendapat, segenap perangkat daerah di kepemimpinan Bupati Gus Irawan harus mampu mengambil terobosan dan inovasi. Berani merasionalisasi struktur APBD 2025 dan mampu menghadirkan program pemerintah pusat dan provinsi ke Tapsel.
Menurut Syahrul, struktur APBD 2025 kurang ideal kalau hanya memuat Belanja Modal Rp 89 miliar atau 5,8 persen dari Rp1,5 triliun total Belanja Daerah. Idealnya Belanja Modal yang berbentuk pembangunan fisik, sekitar 24 persen dari total Belanja Daerah setiap tahunnya.
“Untuk dapat meningkatkan Belanja Modal di tahun 2025, maka kita sarankan dilakukan efisiensi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah,” sebut mantan bupati yang berhasil memindahkan ibukota dan pusat pemerintahan Tapsel dari Sidimpuan ke Sipirok serta pembangunan Kantor Bupati yang terpusat dan terintegrasi.
Kepada seluruh PPASN Tapsel, Syahrul meminta agar tidak lelah memberi ide, saran dan masukan kepada pimpinan daerah dalam mengatasi struktur APBD. Sehingga bisa lebih ideal dan lebih berpihak kepada rakyat banyak.
Acara buka puasa bersama ini diisi dengan diskusi panjang dan berharap, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu ketika sudah saatnya melakukan rotasi, mutasi dan restrukturisasi OPD dapat menempatkan pimpinan perangkat daerah yang berintegritas. Jabatan diisi figur-figur kompeten dan menguasai bidangnya. Supaya cita-cita ‘Tapsel Kembali Bangkit’ dapat terwujud secara bertahap dan berkesinambungan.
Turut hadir para mantan pejabat Tapsel yang antara lain mantan Asisten, Kadis, Kabag dan Camat seperti Saulian Sabbih, Hamdan Nasution, Nurdin Pane, Amros Karangmatua, Bismark Siregar, Solihuddin Harahap, Aswin Rangkuty, Yamin Batubara, Sardin Hasibuan dan lainnya. (Tim)
