WARTAMANDAILING.COM, Medan – Guna mencegah aset milik PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) tidak menjadi korban keserakahan mafia tambang emas, diperlukan ketegasan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.
Hal tersebut disampaikan pengamat hukum dan sosial, Zakaria Rambe, saat dimintai pendapat terkait lahan BUMD PT PSU di Desa Patiluban, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang belakangan viral karena diduga diserobot dan dijadikan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Selasa (14/04/2026).
“Gubernur seharusnya bertindak tegas. Jangan dibiarkan, apalagi jika ada dugaan keterlibatan oknum, baik dari dalam maupun luar,” ujar Zakaria.
Ketua JAMPI Sumut itu juga menegaskan bahwa manajemen PT PSU seharusnya lebih dulu mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan dapat melakukan langkah pencegahan sejak awal.
“Saya menduga pihak manajemen mengetahui hal ini, bahkan kemungkinan sudah ikut ‘kebagian’. Namun tentu ini harus dibuktikan. Jika pun tidak, seharusnya manajemen, mulai dari direksi hingga manajer, dapat melakukan penghalauan sejak awal agar tidak terkesan ada pembiaran,” tegas alumni Fakultas Hukum UMSU tahun 1991 tersebut.
Melihat kondisi tersebut, Zakaria berharap Gubernur Sumatera Utara, baik secara langsung maupun melalui kepala OPD terkait, segera mengambil langkah tegas.
Menurutnya, tindakan itu penting agar aset BUMD tetap terjaga, dirawat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Sudah saatnya Pak Bobby bertindak tegas. Jika memang ada manajemen yang terlibat akibat pembiaran ini, harus segera dievaluasi. Jangan sampai pembiaran ini membuat mafia tambang merasa semakin berkuasa,” pungkasnya. (*)
