WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Meski sudah melewati anggaran tahun 2022, sejumlah proyek fisik Pemkab Madina dan meubelair sekolah masih belum kelar. Salah satunya pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama SMP 3 Batang Natal dan SMP 6 Muara Batang Gadis.
Hal tersebut diperparah lagi dengan sudah dicairkan dana 100 persen pada desember 2022 lalu meskipun proyek belum selesai 100 persen dikerjakan.
Pencairan dengan SP2D pada Desember 2022 dengan nominal ratusan juta rupiah dibayarkan ke pihak kontraktor melalui APBD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), ada apa?
Kemudian, proyek pembangunan ini dilaksanakan tanpa adanya plang merek kegiatan yang layaknya terpampang di lokasi pengerjaan SMP 3 Batang Natal.
Seorang warga yang enggan disebut namanya mengatakan, proyek pembangunan ruang gedung sekolah SMP 3 Batang Natal dugaannya tidak sesuai dengan yang diinginkan.
“Dari awal pengerjaan plang proyek tidak dipasang, cat dinding pintu dan jendela belum siap, anehnya dana sudah dicairkan 100 persen pada bulan desember 2022. padahal pengerjaan belum selesai,” ujarnya kepada Warta Mandailing, Sabtu (28/1/ 2023).
Hal senada juga disampaikan pihak sekolah SMP 3 Batang Natal saat dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon selulernya.
“Benar pak pekerjaan belum selesai, jerjak pintu dan cat juga belum, AC dan Meubelair sama sekali belum ada hingga kini, pelaksanaan pengerjaan ini baru sekitar 90 persen pak,” ujar pihak sekolah lewat pesan whatsapp.
Hal yang sama juga terjadi pada gedung sekolah ruang baru yang ada di kecamatan Muara Batang Gadis, gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Muara Batang Gadis juga belum rampung dikerjakan.
“Benar pak, bangunan gedung sekolah SMP 6 batang gadis belum selesai, dan pihak sekolah juga tidak akan mau serah terima dengan kondisi ini.”ujar warga setempat.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Madina dan panitia lelang seharusnya lebih teliti dan waspada terhadap perusahaan titipan, bahkan semestinya tidak memberi ruang sama sekali. Kalau memang perusahaan itu dinyatakan memenuhi syarat, karena memberikan harga penawaran termurah, pengawasan harus diperketat. Masalahnya, fungsi monitoring yang diserahkan kepada konsultan pengawas juga tidak optimal. Sebab, penyelesaian pengerjaan gedung sekolah dan meubelair yang seharusnya selesai pada tahun anggaran 2022. Namun anehnya molor hingga kini Januari 2023 belum beres.
Berbagai persoalan itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Madinah, Inspektorat, dan suku dinas pendidikan untuk mengerem pencairan anggaran. Ini malah sebaliknya. Seluruh dana proyek digelontorkan kepada kontraktor. Pengerjaan yang molor, kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, lambannya penyelesaian bangunan baru gedung sekolah dan meubelair seolah-olah tidak menjadi pertimbangan.
Seratus persen anggaran telah mengucur. Karena itu, tidak ada pilihan kecuali polisi harus membongkar skandal proyek gedung sekolah dan meubelair ini. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat, pengusaha, maupun rekanan, harus ditindak.
Ke depan, pemerintah Madina harus lebih berhati-hati. Perusahaan yang tidak kompeten, terlibat masalah, apalagi diduga menggelembungkan dana atau korupsi, harus dicoret alias dimasukkan ke daftar hitam. Perseroan semacam ini tak perlu diberi ruang untuk menggarap pekerjaan lain. Pemerintah juga perlu menegakkan wibawa serta membuktikan bahwa proyek yang sedang digeber bukanlah program yang main-main.
Terpisah, Dinas pendidikan Madina dan pejabat pembuat kebijakan serta pihak kontraktor, media ini sudah berupaya mengkonfirmasi namun belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (Syahren)