3 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Milik Pemerintah Kota Padangsidimpuan (foto: Istimewa)

WARTAMANDAILING.COM, Padangsidimpuan – Belum usai persoalan terkait permasalahan unit mobil pemadam kebakaran di Kota Padangsidimpuan yang tidak bisa beroperasional secara layak dan minimnya ketersediaan safety yang ada, muncul lagi persoalan di internal Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dialami 6 anggota yang bekerja di Dinas tersebut.

Informasi yang diterima Warta Mandailing, sebanyak enam orang pegawai dimutasi tanpa sebab dan tidak ada konfirmasi langsung dari Dinas Damkar yakni, EE, SF, IN, BA, BJR dan ZH yang merasa kecewa dengan dimutasinya mereka.

“Saya sangat kecewa dengan ulah Kepala Dinas sekarang ini, saya memang sudah lama bekerja, tapi kenapa kita yang sudah tua ini tidak diikut sertakan lagi dilapangan, sampai-sampai kita dimutasikan ke dinas lain,” ungkap salah satu pegawai yang tidak mau disebut namanya.

Dikatakannya, surat mutasi yang diterima itu tidak menggunakan amplop, bahkan nota tugas yang kami terima tembusannya hanya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan, Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru, Camat Padangsidimpuan Angkola Julu dan Camat Padangsidimpuan Tenggara serta di bubuhi tanda tangan Sekda Kota Padangsidimpuan, H Letnan, SKM, M.Kes.

Dari keenam pegawai yang dimutasi itu, juga menyebutkan, ada biaya perjalanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Dinas Damkar pada tahun 2018 lalu dari Kota Padangsidimpuan ke Ciracas diduga ada permainan alias ditilap sebesar Rp 48 juta.

“Sebab ada 6 orang pegawai honorer yang diberangkatkan Diklat ke Cirasas dengan biaya ditanggung oleh masing-masing peserta, biaya yang dianggarkan sebesar Rp 8 juta/orang. Namun biaya tersebut tidak diberikan kepada pegawai yang ikut Diklat, ini perlu dipertanyakan kemana biaya diklat yang sudah dianggarkan itu,” bebernya kepada Warta Mandailing.

Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padangsidimpuan, M Yakub Harahap saat dikonfirmasi membantah hal itu, dia menjelaskan mengenai mutasi sudah sesuai dengan prosedur dan soal biaya diklat pegawai honorer yang menggunakan biaya sendiri itu tidak benar.

“Hanya tuhan yang tahu, yang penting kita tidak berbuat, dan kita tidak memilih-milih anggota untuk Diklat, ada kok yang sudah tua tapi masih rajin. Soal mutasi itu sudah sesuai dengan SOP yang ada, karena kita butuh penyegaran anggota. Kalau mengenai biaya diklat itu juga tidak benar, memang anggota kita berangkat tapi menggunakan biaya anggaran bukan biaya sendiri, bila perlu anggotanya kita panggil,” tegas Yakub.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan, Ahmad Maulana mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, guna meningkatkan kualitas damkar baik mulai dari penempatan titik wilayah penyedotan air serta meningkatkan komunikasi antar pegawai dan anggota dilapangan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan, Ahmad Maulana (Foto: Istimewa)

Seperti kebakaran yang di Kampung Salak pada bulan Januari 2020 lalu, Maulana menceritakan kalau Ia merasa kecewa karena penanganannya sangat lamban dan kurang sigap.

“Mengenai titik penyedotan air itu perlu kita buat perwilayah. Tentu dengan adanya per wilayah kebutuhan air pemadam mudah didapatkan dan tidak hanya di plamboyan saja seperti selama ini. Selain itu, komunikasi antar pegawai dengan anggota juga harus kita tingkatkan, kebutuhan alat komunikasi anggota harus dipenuhi seperti pengadaan Handy Talki (HT), seharusnya masing-masing anggota harus difasilitasi itu agar komunikasi bisa cepat dan tanggap bila terjadi musibah,” papar Maulana.

Ia juga sangat menyayangkan sikap Dinas Damkar yang selama ini kurang bersinergi dengan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Selain Maulana, Politisi dari PAN, H Iswandi Arisandy yang juga Anggota DPRD mengatakan siap untuk turun ke Dinas Damkar walau tidak membawa nama sebagai Anggota DPRD atau Komisi, agar tidak ada kesalahfahaman dengan Pemerintah Kota.

“Jangan nantinya Pemko Padangsidimpuan mengira wakil rakyat ini mencari kesalahan kepada Walikota, harga mobil Dinas Damkar diperkirakan 1 Miliyar menurut saya sangat mahal dan setahu saya ada hibah dari jepang sebanyak dua unit mobil Damkar, namun hingga saat ini belum ada kabar kejelasannya. Dimana kendalanya saya juga belum tahu,” ungkap Iswandi.(Dewi)