Menu
Warta Mandailing

AMMPB: Tangkap dan Penjarakan Kadis PUPR Tapsel

  • Bagikan
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam AMMPB mendesak agar Kadis PUPR Kab.Tapsel ditangkap dan dipenjarakan sesuai dengan tulisan di spanduk yang mereka pajangkan di Halaman Kantor Kadis PUPR (foto: Amrin)

WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Birokrasi (AMMPB) mendesak pihak Kejaksaan agar menangkap sekaligus memenjarakan Kadis PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Kab Tapsel di Sipirok pada Selasa (11/8/2020).

AMMPB menduga anggaran pembelian lahan pertapakan MTQ Tahun 2019 di Kelurahan Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapsel terjadi timpang tindih, diketahui dana APBD yang diperuntukkan pembelian lahan sebesar Rp. 6 Milyar lebih, sementara itu dana CSR dari PT.ANJ sebesar Rp.1 Milyar.

“Kenyataan dilapangan sangat jauh berbeda, ketiga pemilik lahan tidak sampai menerima Rp.1 Milyar hanya berkisar Rp.800 juta lebih, lalu kemana uang APBD yang diperuntukkan untuk pembelian lahan,” ujar koordinator lapangan, Ridwan Siregar.

Disebutkannya, dugaan penggelapan anggaran itulah yang diharapkan kepada kejaksaan selaku aparat hukum untuk diusut tuntas agar benar pemerintahan bersih dari KKN. Beberapa kali Pemkab Tapsel memperoleh titel Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI namun kenyataannya di pemerintahan Kab.Tapsel kebusukan yang banyak.

“Kita berpikir dan menduga bahwa Pemkab Tapsel dan BPK melakukan persekongkolan untuk menggelapkan keuangan negara tersebut untuk memperkaya diri oknum-oknum yang terkait dalam hal itu,” sambung Ridwan.

Hal ini bisa dibuktikan dengan beredarnya surat nota dinas Kadis PU yang ditandatangani oleh Kadis PUPR Chairul Rizal Lubis, ST.MM dan distempel serta ditujukan kepada pejabat terkait.

Sebelumnya aksi tersebut dilaksanakan di depan Kantor PUPR Kabupaten Tapsel, pada kesempatan itu terjadi argumentasi hebat antara pihak mahasiswa dengan aparat kepolisian, satpol PP dan dinas perhubungan, seakan melarang AMMPB melakukan aksi.

Namun setelah dijelaskan bahwa mahasiswa punya hak untuk memberikan aspirasi terhadap pemerintah, Ridwan Siregar selaku koordinator lapangan mengatakan, tidak akan gentar menghadapi para koruptor, semua realisasi anggaran harus transparan tidak ada yang tersembunyi.

“Kalau memang tidak terjadi korupsi kenapa Kadis PUPR tidak mau keluar dari ruangannya menerima kehadiran aksi ini,” pungkas Ridwan. (in)

  • Bagikan