WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Miris begitu membaca berita reaksi puluhan ibu-ibu ‘Geruduk” kantor PT Jaya Kontruksi (Jakon), yang berada di Jalan Lintas Timur, Kel. Pidoli dolok, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Madina, kemarin, Ketua DPC PPP Madina Mhd Irwansyah Lubis, SH langsung seperti tidak habis pikir.
“PT Jaya Kontruksi seharusnya memberdayakan warga sekitar dan itu sesuai dengan amanah undang-undang kita, apalagi terhadap warga penambang batu yang memiliki usaha menghasilkan material yang juga dibutuhkan pihak Jakon,” ujar Irwansyah, mantan anggota DPRD Madina dan mantan aktivis mahasiswa ini menjawab wartawan di Panyabungan, Minggu (12-2-2023).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area ini mengungkapkan, dia heran kenapa Jakon tidak menerima material warga sekitar, malah memprioritaskan sumber material yang lebih jauh.
“Di mana lagi hati nurani mereka, apa mereka cukup hanya memberikan debu, asap dan suara bisingnya saja ke masyarakat sekitar.”tegasnya.
Irwansyah Lubis mengungkapkan, pemberdayaan warga sekitar mestinya menjadi tanggung jawab perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Dia menyarakan, agar masyarakat ini membuat semacam kelompok penambang batu, untuk mengkoordinir kepentingan para penambang.
“Sehingga, aspirasi dan kepentingan ini dapat terkoordinir dan terlindungi dengan baik, di samping itu ketentuan-ketentuan yang diperlukan misalnya menyangkut keseragaman dan penawaran harga material, cara pembayaran dan teknis lainnya yang dianggap perlu oleh kelompok tersebut sehingga pola kerjasama dengan perusahaan pun dapat berjalan lebih baik dan tertata.”ujar Mhd Irwansyah Lubis, SH.
Puluhan umak-umak (kaum ibu) penambang batu tradisional ‘Geruduk’ kantor PT Jaya Kontruksi. Kaum ibu protes terkait kebijakan Jaya Kontruksi tidak lagi menerima material batu dari penambang tradisional tersebut, justru lebih mengutamakan bahan material dari lokasi yang lebih jauh dari areal perusahaan.
Terpisah, Ansori menjelaskan, pihak perusahaan bukan semata mata menolak barang dari para kaum ibu, tapi sejak masuknya barang dari Desa Simalagi mereka menurunkan harga.
“Pihak perusahaan mau menerima barang dengan harga 110 ribu perkubik, nah kalau dengan harga seperti itu, bagaimana dengan biaya muat barang dan ongkos mobil serta bayar batu para kaum ibu kita, harga itu ngak bisa ditarik.”ujarnya.
Menurut Ansori, pihak perusahaan diduga segaja memainkan harga, bukan menolak barang, cara dan trik ini sudah berlangsung dua bulan sejak masuknya barang dari Desa Simalagi.
“Batu mangga yang diambil kaum ibu kita tidak laku lagi, akibatnya, sebagian dari mereka pengambil batu kembali ke jalanan sebagaimana yang kita lihat sebelumnya, beberapa warga kami lalu lalang dijalanan mengemis.”tutupnya.
(Syahren)