WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing (Madina) menggelar Rapat Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024 Rabu (14/05/2025).
Sebelum membacakan LKPPD kepala Desa Panggautan, ketua BPD Panggautan Ahmad Rifdi berulang kali mengeluhkan sangat kesulitan untuk bisa menghubungi Kepala Desa dan juga menyinggung bahwa LKPPD baru diterima BPD pada Sabtu (10/05/2025)
“Kami berharap kepada kades kedepannya agar mudah untuk dihubungi, karena selama ini ketika dicari dikantor tidak ditemukan dan ditelpon tidak aktif, “keluhnya.
“kemudian berbicara tentang LKPPD sesuai kesepakatan kita dengan Kadis PMD beberapa waktu yang lalu bahwa LKPPD akan diserahkan dalam tenggang waktu 2 (Dua) Minggu, perihal itu sudah kami terima pada Sabtu (10/05/2025) kemarin, “ujarnya
Ahmad Rifdi menambahkan, menurutnya LKPPD tersebut ada terlaksana dan ada juga yang diduga bermasalah yang tidak diketahui prosesnya dan sudah menjadi catatan bagi BPD Desa.
“Setelah LKPPD diterima dan menurut pandangan kami sudah banyak yang terlaksana dan ada juga yang tidak kami ketahui prosesnya, apa sudah sesuai prosedur dan ini menjadi catatan bagi kita, kami akan surati inspektorat, dan nanti biarlah inspektorat yang menilai atau memeriksa dan mengaudit, “urainya.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut beberapa orang warga menyampaikan instruksi menolak mentah mentah apa yang dibacakan oleh BPD.
Pasalnya, LKPPD Kades diduga tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Hasil pekerjaan fisik dan bidang pemberdayaan yang anggarannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2024 jumlah dan arahnya diduga tidak jelas peruntukannya.
Amran mewakili warga menyatakan penolakan terhadap LKPPD yang dibacakan ketua BPD Panggautan.
“Setelah kami menyimak laporan kepala Desa kepada BPD itu diduga masih banyak yang tidak dilaksanakan, dan ada kegiatan yang membingungkan kami yaitu pembangunan jalan nelayan, sudah kami kroscek nggak tahu kami dimana jalan nelayan, untuk itu kami menolak LKPPD yang dibacakan BPD tadi, “ungkap Amran
Lebih lanjut beliau menambahkan, bahwa semua yang dibacakan BPD perlu di kroscek kelapangan.
“Kemudian laporan yang dibacakan BPD barusan tidak ada disebutkan berapa anggarannya, jadi kami merasa banyak anggaran tersebut yang kami duga tidak disalurkan, “imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Nori Susanda, S.Hut mewakili Camat Natal Mulia Gading, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa Camat Natal berpesan agar rapat evaluasi dapat berjalan dengan aman tidak ada keributan.
“Pada kesempatan ini Bapak camat tidak dapat hadir karena ada kegiatan di kabupaten dan beliau berpesan kepada seluruh masyarakat Panggautan agar rapat evaluasi ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada keributan yang dapat menimbulkan suatu masalah, “ucapnya.
Dijelaskan sebelum melakukan rapat evaluasi lebih kurang dua Minggu lalu, pihak kecamatan sudah menerima laporan dari BPD bahwa ada kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya dan itu sudah kami evaluasi langsung kelapangan juga sudah dibuat laporan ke PMD serta memberikan teguran ke pemerintah Desa Panggautan dan nantinya akan diadakan pemeriksaan khusus (Riksus) oleh Inspektorat.
“Sebelum kita melakukan rapat evaluasi di kantor camat dua Minggu lalu, sebenarnya kami sudah menerima laporan BPD bahwa ada kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya dan kami langsung evaluasi kelapangan dan ternyata memang ada beberapa kegiatan tidak terlaksana sepenuhnya, perihal ini sudah kami buat dalam bentuk laporan dan sudah kami sampaikan ke pihak Dinas PMD serta kami sudah membuat surat teguran yang telah kami berikan kepada pemerintah Desa Panggautan serta nantinya akan diadakan pemeriksaan khusus (Riksus) oleh Inspektorat dikarenakan ada laporan laporan dari Masyarakat dan BPD, “pungkasnya
Sementara, Anjur Brutu, S.H Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) memaparkan bahwa seharusnya dilaksanakan tahapan tahapan dalam Musdes, agar tidak terjadi ada kecurigaan dan berujung pengaduan.
“Seharusnya tahapan dalam Musdes itu dilaksanakan seperti Musdes Perencanaan, Musdes Penetapan sehingga segala proses berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada kecurigaan yang ujungnya pengaduan dan pada akhirnya dilakukan Riksus jika ada temuan maka wajib dikembalikan kepala Desa dan dikembalikan ke rekening Desa yang akan dipergunakan oleh Desa bukan untuk kepala Desa, “paparnya.
Fauzaddin kepala Desa Panggautan di akhir pembacaan LKPPD nya tersebut menyampaikan tantangan kepada ketua BPD jika memang ada beberapa kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, silahkan dilaporkan ke pihak tertentu jika terbukti ada temuan, siap menyelesaikan secara hukum.
“jika memang ada beberapa kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ditemui, silahkan dilaporkan ke pihak tertentu jika terbukti ada temuan, saya akan selesaikan secara hukum, “tantangnya.
Sekda Mandailing Natal perintahkan Riksus ke Desa Panggautan
Sebelumnya diketahui perintah untuk melaksanakan Riksus ini sudah disampaikan Sekda Madina Alamul Haq usai menerima masyarakat desa Panggautan serta surat yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution terkait permohonan riksus terhadap realisasi dana desa TA.2024. serta warga pun meminta Fauzaddin diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Panggautan. Karena menurut masyarakat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban serta dinilai telah melanggar ketentuan yang terdapat pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Segera lakukan riksus ke Desa Panggautan Natal, turun langsung ke Natal, dan sebagai ketua tim, kau harus ajak ketua teknis langsung kelapangan, supaya tau bagaimana persoalan sebenarnya yang terjadi disana, ” ujar Sekda kepada Plh Inspektorat waktu pertemuan itu.
Sekda Mandailing Natal Alamulhaq Daulay saat menerima sejumlah warga Desa Panggautan.
Namun warga setempat mengaku tidak pernah melihat adanya tim dari Inspektorat yang turun ke Desa melakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan dana desa TA.2024 sampai dengan rapat evaluasi LKPPD dilaksanakan.
“Kami tidak pernah melihat tim Inspektorat Madina turun ke Desa ini memeriksa langsung realisasi anggaran TA.2024 Dana Desa seperti perintah pak Sekda, yang kami tahu Inspektorat hanya memanggil Ketua BPD untuk datang ke Kabupaten, “ungkap sejumlah warga. (*)