WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Dua gelombang aksi unjurasa pada Kamis (30/11/ 2023) kemarin di perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan di Sipirok, sama-sama menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK, R.
Di kantor Bupati Tapsel, massa Aliansi Mahasiswa Maju Terintegrasi (ALMAMATER) dalam pernyataan sikapnya menyebut Ketua PKK Tapsel diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelatihan dan pengadaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) di 212 desa pada tahun anggaran 2022.
Di kantor DPRD Tapsel, massa Lembaga Informasi Rakyat (LiRA) Tabagsel pada salah satu poin pernyataan sikapnya juga menyoroti dugaan korupsi yang menduga adanya keterlibatan ibu Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dalam dugaan korupsi dana tanaman obat keluarga.
Bedanya, massa ALMAMATER dalam aksinya membawa dua spanduk yang tertera gambar Ketua PKK Tapsel. Sementara aksi massa LiRA Tabagsel membawa replika rudal scot yang diangkut pakai mobil pick up.
Pada replika rudal itu ada tulisan hurup besar dengan bacaan UCINSITAPPAUL. Tulisan ini dimaknai ditujukan kepada H alias U, orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun diduga bisa mengatur di Pemkab Tapsel.
ALMAMATER dalam pernyataan sikapnya di kantor Kejaksaan dan di kantor Bupati Tapsel meminta aparat penegak hukum segera panggil dan periksa Ketua Tim Penggerak PKK, R, dan Ketua APDESI, HB. Karena diduga terlibat dalam dugaan korupsi Dana Desa untuk pelatihan dan pengadaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di seluruh desa pada tahun anggaran 2022.
“Kami ALMAMATER, mendesak Kejari Tapsel segera periksa Ketua TP PKK, Ketua APDESI dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, MY, yang diduga melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN,” teriak Koordinator Aksi Didik Santoso.
Ketua TP PKK Tapsel diduga menitipkan anggaran pelatihan dan pengadaan Tanaman Obat Keluarga di 212 APBDes se Tapanuli Selatan. Perealisasiannya dilakukan pada pencairan Tahap II dan III APBDes tahun anggaran 2022.
Hasil penelusuran dan investigasi ALMAMATER, dana yang dicairkan untuk pelatihan tanaman TOGA selama 2 hari 3 malam di Tebing Tinggi Sumatera Utara sebesar Rp.10 juta per desa. Jika dikalikan 212 desa se Tapsel maka total uangnya sebesar Rp.2.120.000.000 untuk pelatihan saja.
Kemudian untuk pengadaan tanaman TOGA juga Rp.10 juta per desa atau jika dikalikan 212 desa se Tapsel juga sebesar Rp.2,12 Miliyar.
“Pengadaan TOGA ini ternyata tidak terealisasi penuh. Sementara pencairan anggarannya direalisasikan 100 persen. Dugaan keterlibatan Ketua Tim Penggerak PKK adalah menitipkan anggaran pelatihan dan pengadaan TOGA di seluruh APBDesa dengan dikoordinir oleh Ketua APDESI dan seizin Kadis PMD Tapsel,” jelas Didi.
Bahkan menurut informasi diterima ALMAMATER, pelatihan dan pengadaan TOGA ini melibatkan PT. S, salah satu perusahaan besar di Tebing Tinggi yang diduga diperantarai orang dekat Ketua TP PKK Tapsel.
“Atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme berjamaah ini. Kami minta aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, agar segera panggil dan periksa semua yang terlibat,” tegasnya.
Sementara LiRA Tabagsel yang mengadakan aksi unjukrasa di kantor DPRD Tapsel dalam pernyataan sikapnya di poin ke 2 huru e, juga menyoroti dugaan korupsi tanaman obat keluarga yang melibatkan Ketua TP PKK.
Selain itu LiRA Tabagsel juga menyoroti berbagai dugaan korupsi dan dugaan pengutipan uang untuk berbagai program di Pemkab Tapsel. Yaitu pada proses pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) yang sarat KKN.
Adanya kesalahan dalam penganggaran proyek pokok pikiran masyarakat yang ditangani salah seorang anggota DPRD Tapsel. Adanya proyek berjalan, padahal belum diumumkan di LPSE.
Adanya dugaam pemindah bukuan dari rekening Dinas Pendidikan ke rekening pribadi Kepala Dinas Pendidikan, AP. Adanya dugaan korupsi dana tanaman obat keluarga yang diduga melibatkan Kadis Pemdes, MY, dan Ketua TP PKK Tapsel.
Adanya dugaan paktek oligarki atau kekuasaan hanya betada pada segelintir orang di lingkungan Pemkab Tapsel. (Tim)
