WARTAMANDAILING.COM, Padangsidimpuan – Dua organisasi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa melaporkan oknum Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Kota Padangsidimpuan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Kamis (15/8/2024).
Mereka meminta Kejari Padangsidimpuan agar mengusut dugaan korupsi pada perjalanan dinas tahun anggaran 2021 dan 2022 yang mencapai Rp. 1,4 miliar. Praktik tindak pidana korupsi ini diduga melibatkan oknum Kadis, kepala bidang dan bendahara Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Padangsidimpuan.
Ketua Aliansi Mahasiswa Maju Terintegrasi (ALMAMATER), Didi Santoso merincikan, pada tahun 2021, perjalanan dinas yang dilakukan Dinas Ketapang menelan biaya cukup fantastis yakni senilai Rp. 658.198.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
“Menurut kami, pada tahun 2021 adalah masa situasi pandemi Covid 19. Kegiatan atau aktivitas saat itu lebih banyak di rumah, perlu dipertanyakan tingginya biaya perjalanan dinas yang dianggarkan saat itu,” terang Didi kepada wartawan.
Didi Santoso menegaskan, diduga perjalanan dinas fiktif dengan unsur kesengajaan sekalipun telah diperiksa oleh BPK, namun hal ini berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
Kemudian, sambung Didi, pada perjalanan dinas pada tahun anggaran 2022 senilai Rp.764.617.000,- (Tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) juga diduga kuat terindikasi fiktif.
“Menurut informasi yang kami dapatkan di lapangan, ada dugaan pada perjalanan dinas ketapang Kota Padangsidimpuan hanya melakukan perjalanan dinas di dalam kota saja, artinya tidak melakukan perjalanan dinas di luar kota,” ungkapnya lagi.
Lanjutnya lagi, jika dianalisa, untuk perjalanan dinas di dalam kota Padangsidimpuan saja, dengan menghabiskan anggaran senilai Rp. 1,4 milyar pada tahun anggaran tersebut sangatlah fantastis. Sehingga patut diduga korupsi untuk dilaporkan ke penegak hukum.
“Dalam kurun waktu dekat ini kami akan melakukan investigasi dan menelusuri lebih mendalam beberapa pembelanjaan serta pengadaan barang dan jasa pada dinas Ketapang yang kami duga sarat bermasalah,” tutup Didi.
Usai melayangkan surat pengaduan ke Kejari Padangsidimpuan, Ketua Aliansi Mahasiswa Hati Rakyat (AMATIR) Tabagsel, Fachrur Rozi berharap Kepala Kejari Padangsidimpuan segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para pelaku yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pada perjalanan dinas ini.
Dengan data yang diperoleh, Rozi meminta Kejari Padangsidimpuan dapat mengungkap dugaan praktik korupsi perjalanan dinas Ketapang yang telah dilaporkan sebagaimana telah berhasil mengungkap perjalanan dinas fiktif pada dinas-dinas sebelumnya.
“Kami meminta Kejari Padangsidimpuan agar segera melakukan proses penyelidikan pada dinas terkait, dan kami juga meminta agar pihak kejaksaan memanggil serta memeriksa Kadis Ketapang, Kabid dan juga bendahara dinas Ketapang kota Padangsidimpuan atas biaya anggaran perjalanan dinas pada T.A 2021 dan 2022,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kadis Ketapang Kota Padangsidimpuan belum berhasil dihubungi dan ditemui di kantornya. (Tim)
