WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Acara berlangsung khidmat di Lapangan Parade Kompleks Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan, Sipirok, Senin (27/04/2026).
Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara Ahmad Yunansyah Lubis dan diikuti oleh Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tapsel.
Hari Otonomi Daerah diperingati setiap tanggal 25 April berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996. Momentum ini menjadi refleksi nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gus Irawan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Melalui amanatnya, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” demikian isi pidato Mendagri.
Disebutkan pula bahwa kekayaan wilayah, budaya, dan sumber daya alam Indonesia hanya dapat dimaksimalkan melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Menuju Indonesia Maju dan Berdaya Saing.” Tema ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal selaras dengan visi nasional menuju Indonesia Emas.
Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagaimana dikutip dalam sambutan, menekankan pentingnya kesatuan visi dan implementasi pembangunan yang berkelanjutan.
Ada delapan isu strategis yang menjadi perhatian utama, antara lain:
- Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
- Hilirisasi industri dan pembangunan ekonomi daerah.
- Pembangunan infrastruktur, perumahan, serta ketahanan bencana.
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
- Reformasi birokrasi berbasis digitalisasi pelayanan publik.
- Peningkatan kemandirian fiskal daerah.
- Penguatan kolaborasi antar daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat inovasi pelayanan melalui digitalisasi, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menutup amanatnya, Mendagri mengajak seluruh pemimpin daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berbasis potensi lokal demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat, menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Tapsel dalam memperkuat otonomi demi pelayanan publik yang semakin prima. (Nas/r)
