WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Pelaksanaan Forum Diskusi Kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi standar pelayanan publik yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Selasa, 26 Mei 2026, menuai kritik dari para pihak yang terlibat.
Kegiatan tersebut dinilai tidak efektif, hanya bersifat formalitas administrasi, dan jauh dari semangat pelibatan publik yang seharusnya menjadi tujuan utama forum tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelenggaraan FGD ini dilakukan dengan metode yang tidak lazim. Dalam setiap sesi pertemuan, pihak penyelenggara hanya mengundang dua orang peserta saja. Kegiatan kemudian dilanjutkan secara bergantian dengan peserta yang berbeda pada hari atau sesi berikutnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bobot dan kualitas masukan yang dihasilkan, mengingat forum diskusi semacam ini sejatinya bertujuan menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan guna penyempurnaan kualitas layanan kepada masyarakat.
Salah seorang peserta yang hadir mengaku kecewa dengan konsep pelaksanaan yang diterapkan. Selain jumlah peserta yang sangat minim, pihaknya juga tidak mendapatkan penggantian biaya transportasi, padahal telah diundang secara resmi dan meluangkan waktu lebih dari satu jam untuk mendengarkan paparan serta berdiskusi.
“Ironis sekali. Kami diundang resmi, hadir memberikan waktu, namun tidak ada biaya transportasi sama sekali. Konsumsinya pun hanya sebotol air mineral ukuran sedang. Kesannya kegiatan ini sekadar ada bukti pelaksanaannya saja, bukan benar-benar ingin mendengar apa yang kami sampaikan sebagai pengguna layanan,” ungkap peserta yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Lebih jauh, peserta menilai pelaksanaan FGD tersebut lebih mengutamakan kelengkapan dokumen untuk pelaporan ke pusat, dibandingkan menjaring masukan yang komprehensif.
Menurutnya, forum seperti ini seharusnya melibatkan unsur yang lebih beragam, mulai dari masyarakat umum, kalangan akademisi, organisasi profesi, hingga insan pers, agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata pengguna layanan.
“Jangan sampai kegiatan penting seperti ini hanya menjadi formalitas administrasi agar laporan ke instansi di atasnya lengkap. Jika yang hadir hanya dua orang dan digilir, bagaimana bisa hasilnya disebut representatif? Harusnya ruang partisipasinya dibuka lebih luas,” tegasnya.
Menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul, salah satu narasumber dari BPS Tapsel, Joko, yang menjabat sebagai Pranata Komputer, mengakui keterbatasan yang dihadapi pihaknya.
Ia menyebutkan bahwa alasan utama dibatasinya jumlah peserta adalah karena tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.
“Memang tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan ini. Karena itu, kami mengundang peserta secara bergantian agar tetap bisa terlaksana,” ujar Joko saat memberikan penjelasan di lokasi kegiatan.
Alasan keterbatasan dana tersebut justru memicu sorotan dari pengamat kebijakan publik wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Dr. Suheri Harahap.
Menurutnya, FGD merupakan instrumen vital dalam merumuskan dan mengevaluasi standar pelayanan publik. Jika pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang demikian terbatas, maka esensi dan substansi kegiatan tersebut patut dipertanyakan.
“FGD itu tujuannya mencari masukan beragam agar kebijakan atau layanan yang dibuat tepat sasaran. Kalau yang hadir hanya dua orang dan dilakukan bergantian karena alasan tidak ada anggaran, maka nilainya hilang. Apa yang bisa didapat dari diskusi dengan jumlah peserta yang sangat sedikit? Hasilnya tidak akan objektif dan tidak komprehensif,” ungkap Suheri, Minggu (31/5/2026).
Suheri menekankan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengurangi kualitas pelibatan masyarakat. Justru dalam kondisi dana yang terbatas, instansi pemerintah dituntut lebih kreatif dan mencari cara lain agar aspirasi publik tetap bisa tertampung secara layak dan transparan.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk merendahkan standar keterlibatan publik. Pelayanan publik yang baik lahir dari masukan yang luas. Kalau ruang diskusinya dipersempit, dikhawatirkan hasil evaluasinya tidak akan menyentuh kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya,” jelasnya.
Ia pun meminta BPS Tapsel segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Suheri berharap pada kegiatan-kegiatan mendatang, lembaga statistik ini mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan memastikan setiap proses penyusunan standar pelayanan benar-benar melibatkan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi semata. (Tim)
