WARTAMANDAILING.COM, Tapanuli Selatan – Di tengah riuh rendah harapan masyarakat akan hadirnya Sekolah Rakyat, fasilitas pendidikan gratis yang menjadi andalan program pemerintah, tersimpan kisah pahit di balik proses pembangunannya.
Puluhan pekerja yang telah mencurahkan tenaga, keringat, dan waktu untuk mendirikan bangunan itu kini hidup dalam kegelisahan, karena hak mereka atas upah kerja senilai puluhan juta rupiah belum dibayarkan.
Proyek pembangunan yang berlokasi di Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dikelola oleh BUMN PT Nindya Karya. Dalam pelaksanaannya di lapangan, tugas diserahkan kepada Suwitno sebagai pelaksana lapangan, serta Budi Pratama yang juga dikenal dengan nama samaran Viktor sebagai perwakilan perusahaan.
Namun kedua pihak ini dinilai telah bertindak tidak adil dan merugikan, karena menahan hak gaji yang seharusnya diterima oleh 44 orang pekerja yang telah menyelesaikan seluruh tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Rincian kewajiban pembayaran yang tertunda tercatat sebanyak 15 orang tukang berhak menerima bayaran sebesar Rp36 juta, 27 orang kenek mendapatkan hak sebesar Rp43,2 juta, dan 2 orang tukang masak berhak atas Rp2,4 juta.
Keseluruhannya berjumlah Rp81,6 juta. Bahkan setelah dikurangi nilai pinjaman yang diambil para pekerja di awal masa kerja, kerugian yang masih harus mereka tanggung tetap mencapai angka Rp50 juta, uang yang seharusnya menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari.
Wahyu Sutoyo, pekerja berusia 35 tahun mewakili rekan-rekannya, menceritakan betapa beratnya tekanan yang mereka rasakan belakangan ini. Sudah berkali-kali mereka berusaha menghubungi Suwitno untuk menanyakan kepastian kapan upah mereka akan dibayarkan, namun selalu mendapatkan jawaban yang tidak jelas atau bahkan tidak ada tanggapan sama sekali. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan uang mereka akan cair.
“Kami merasa sangat resah. Uang ini kami butuhkan untuk dikirim ke rumah, untuk belanja, untuk makan anak istri. Bagaimana kami bisa menjalani hidup kalau hak yang sudah kami peroleh lewat kerja keras saja tidak mau diberikan?” ujar Wahyu dalam keterangannya.
Tak tinggal diam melihat nasibnya yang semakin terdesak, para pekerja akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polres Tapsel pada Rabu, 6 Mei 2026 lalu.
Dalam surat laporan yang mereka ajukan, mereka menduga telah terjadi tindak pidana penipuan dan perbuatan curang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 juncto Pasal 486.
Nama Suwitno tercantum sebagai terlapor, dengan dugaan bahwa ia yang bertindak sebagai pemborong atau sub kontraktor yang dipercaya mengelola pekerjaan, namun justru menyalahgunakan kepercayaan itu dengan menahan hak para pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.
Selain berjuang melalui jalur hukum, para pekerja juga mengajukan permohonan bantuan kepada DPD Partai Ummat Kabupaten Tapsel. Mereka berharap pimpinan partai dapat menjadi jembatan yang baik, membantu mengusut tuntas akar permasalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bijaksana bagi semua pihak.
“Kami hanyalah orang kecil, pekerja kasar yang tidak punya kekuasaan. Kami hanya berharap ada yang mau mendengar dan membela kebenaran. Kami memohon bantuan Bapak Ketua, semoga perjuangan kami ini bisa menjadi langkah untuk menegakkan keadilan sosial, tidak hanya buat kami, tapi juga buat siapa saja yang mungkin mengalami hal yang sama di kemudian hari,” tulis mereka dalam surat permohonan yang disampaikan kepada pimpinan partai.
Sekolah Rakyat yang sedang dibangun ini memang merupakan program yang sangat dinanti-nantikan, karena menjanjikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak di daerah itu.
Namun siapa sangka, di balik dinding bangunan yang perlahan berdiri tegak, ada puluhan keluarga yang harus menahan lapar dan kekhawatiran karena hak mereka terampas.
Kini harapan mereka tertumpu pada tiga pihak, yakni penegak hukum yang harus bekerja profesional, perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek, dan pemerintah yang mengawasi jalannya pembangunan.
Mereka ingin kasus ini mendapatkan perhatian serius, agar upah mereka segera dibayarkan, dan agar tidak ada lagi pekerja lain yang harus merasakan penderitaan yang sama.
Menanggapi permasalahan yang mengemuka ini, Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Tapsel, Riski Abadi Rambe, menyatakan kekecewaannya yang mendalam.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, sehingga seharusnya seluruh pihak yang terlibat bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
“Sungguh sangat disayangkan dan memalukan, kalau di dalam program yang mulia ini justru ada pihak yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar. Tindakan ini sangat merugikan dan mencoreng citra pembangunan,” tegas Riski saat dikonfirmasi awak media, Jumat (15/5/2026).
“Oleh karena itu, kami mendesak penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan ini, memproses sesuai jalur hukum yang berlaku, dan memberikan keadilan yang seharusnya diterima oleh para pekerja. Kami dari pihak partai akan terus mengawal kasus ini dari awal sampai tuntas, dan kami berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pimpinan Polres Tapanuli Selatan, agar tidak ada lagi hak rakyat yang terabaikan,” tambahnya dengan tegas. (Nas)
