Mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf (istimewa)

WARTAMANDAILING.COM, Islamabad – Mantan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf dijatuhi hukuman mati pada Selasa dalam persidangan di pengadilan khusus di Islamabad. Tiga anggota hakim memvonisnya atas kasus makar yang ditunda sejak 2013.

Jenderal Musharraf, yang merupakan mantan pimpinan militer itu, mendalangi kudeta pada tahun 1999 dan menjadi presiden dari tahun 2001 hingga 2008. Saat ini dia berada di Dubai setelah diizinkan keluar negeri untuk berobat pada tahun 2016.

Pada tahun 2007, kompilasi Musharraf memberlakukan peraturan darurat yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatannya. Musharraf adalah penguasa militer pertama yang diadili di Pakistan karena membatalkan konstitusi.

Vonis disetujui Selasa dengan kontribusi 2-1. Demikian dilansir dari BBC, Selasa (17/12).

Pada November 2007, Jenderal Musharraf menangguhkan konstitusi dan memberlakukan peraturan darurat – sebuah langkah yang menentang protes. Dia mengundurkan diri pada 2008 untuk menghindari ancaman pemakzulan.

Ketika Nawaz Sharif – saingan lama yang digulingkannya dalam kudeta pada tahun 1999 – terpilih sebagai perdana menteri pada tahun 2013, ia memprakarsai pengadilan makar terhadap Jenderal Musharraf dan pada bulan Maret 2014 para menteri tersebut didakwa menggunakan pengkhianatan tingkat tinggi atau makar.

Musharraf menghargai kasus tersebut bermotif politik dan tindakan yang diambilnya pada 2007 disetujui pemerintah dan kabinet. Namun perdebatannya ditolak pengadilan dan dia dituduh menentang hukum.

Menurut konstitusi Pakistan, siapa puun terpidana makar akan menghadapi hukuman mati. Musharraf telah tinggal di Dubai sejak 2016 dan dia sudah menolak hadir di pengadilan, menunggu ada banyak perintah.

Dakwaan makar Musharraf pada 2014 adalah momen yang sangat tepat di negara mana militer memegang kendali. Menampilkan panglima militer Pakistan berkuasa langsung setelah kudeta, seperti yang dilakukan Musharraf, atau memiliki pengaruh signifikan terhadap pembuatan kebijakan selama periode pemerintahan sipil.(pr/mdk)