WARTAMANDAILING.COM, Medan – Lembaga survei nasional PRISMA Research & Stragety merilis hasil survei terbaru, Jumat (26/6/2026), terkait persepsi opini publik terhadap kinerja pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) yang saat ini dipimpin Bupati Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga.
Survei yang dilaksanakan 26 Mei hingga 5 Juni 2026 ini melibatkan 400 responden yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error di bawah 5%.
Fokus utama laporan ini mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tapsel yang baru memimpin 16 bulan di wilayah tersebut.
Gus Irawan dan Jafar Syahbuddin dilantik Februari 2025. Tingkat kepuasan kinerja pemimpin daerah hasil survei menunjukkan apresiasi positif dari masyarakat terhadap kinerja duet kepemimpinan daerah.
Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja Bupati Gus Irawan Pasaribu, dengan angka kepuasan 82,0% (11,5% sangat puas dan 70,5% puas), sementara tingkat ketidakpuasan berada di angka 10,0%.
Kinerja Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga juga mendapatkan respons positif dengan tingkat kepuasan mencapai 75,5% (8,0% sangat puas dan 67,5% puas), dengan tingkat ketidakpuasan sebesar 9,0%.
Selain kepuasan terhadap figur pemimpin, survei ini juga mencatat optimisme masyarakat terhadap program unggulan pemerintah daerah.
Sebanyak 80,8% masyarakat menyatakan puas terhadap program-program unggulan yang sedang dijalankan saat ini.
Terkait pemenuhan janji kampanye, publik menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Sebanyak 77,8% responden menyatakan “sangat yakin” dan “yakin” Bupati dan Wakil Bupati mampu memenuhi janji-janji program kampanye mereka.
“Hasil ini merefleksikan adanya dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten saat ini. Tingginya angka kepuasan masyarakat menjadi indikator bahwa program-program yang dijalankan menyentuh kebutuhan nyata warga Tapanuli Selatan,” ujar Direktur Riset PRISMA Research & Strategy Raditya Offharens.
Dalam survei itu PRISMA Research juga memotret sejumlah indikator lain atas layanan publik di Tapsel. Warga Tapsel, misalnya mengaku puas dan sangat puas ketika ditanyakan kecepatan dan ketanggapan Pemerintah Kabupaten dalam merespons keluhan atau krisis dengan angka 66,8% responden menjawab sangat puas dan puas.
Jawaban ini seiring dengan gerilya Gus Irawan Pasaribu hingga ke tingkat nasional dalam mengatasi bencana Tapsel yang terjadi November 2025 dan hingga sekarang masih dalam tahap recovery.
Warga Tapsel juga mengaku Pemkab Tapsel cukup transparan mengenai informasi kebijakan publik dan pengelolaan anggaran dengan angka 61,3% menjawab puas dan sangat puas.
Hal ini seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dalam pengurusan perizinan dan layanan karena 70,8% menjawab puas dan sangat puas.
Persepsi ini juga seiring dengan kepercayaan warga terhadap distribusi program bantuan sosial atau subsidi dari pemerintah kabupaten yang dilakukan adil dan tepat sasaran karena 61,3% warga menjawab puas dan sangat puas.
Responden juga menilai program kerja yang dijalankan pemerintah saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat karena 71,8% menjawab puas dan sangat puas.
Survei juga mengukur kualitas layanan medis dengan tingkat kepuasan hingga 85,8% atau yang paling tinggi dalam survei ini. Hal ini sejalan dengan beberapa kali sidak yang dilakukan Gus Irawan ke rumah sakit dan puskesmas di sekitar Tapsel sekaligus menertibkan kelemahan pelayanan. Beberapa video sidaknya sempat viral dan menasional.
Untuk fasilitas pendidikan responden memberi angka 71,3% (puas dan sangat puas). Sisi lain dari survei ini, warga Tapsel masih sangat berharap pada perbaikan kondisi fisik dan kualitas infrastruktur terutama jalan raya dan jembatan karena tingkat kepuasan terhadap bagian ini pada angka 54,8% (puas dan sangat puas).
Begitupula dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran pada angka 51,3% (puas dan sangat puas).
PRISMA Research juga mengungkap persepsi responden terkait hambatan terbesar yang paling sering menyulitkan masyarakat saat berurusan dengan birokrasi atau layanan Pemerintah Kabupaten sebanyak 28,5% menjawab prosedur administrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.
Kemudian ada juga 25,1% responden menganggap pungli masih sering terjadi dan 22,1% menyatakan mereka kurang mendapatkan informasi dan sosialisasi layanan digital hingga ke Pelosok. Selain itu ada 9% responden menyatakan sikap petugas pelayanan kurang ramah dan kurang membantu. (r)
