WARTAMANDAILING.COM, Medan — Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dikabarkan melakukan pemanggilan terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima anggaran Stunting yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) pada tahun 2022 dan 2023 yang lalu
Terpantau, Selasa (17/12/2024) sekira pukul 12.33 wib, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Madina, Elfi Maryani bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Madina, Sarjan saat keluar dari gedung Kejati Sumut menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Informasinya, kedua pejabat Pemkab Madina itu keluar untuk istirahat.
Dan hasil pantauan, pada pukul 13.51 wib, PPK Dinas Kesehatan Madina Sarjan kembali memasuki Kantor Kejati Sumut. Selang beberapa menit disusul Kadis PPKB Madina Elfi Maryani juga kembali memasuki kantor Adhyaksa tersebut pada pukul 14.00 wib.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting saat dikonfirmasi awak media membenarkan informasi tersebut.
“terinformasi dari Pidsus, ada dilakukan klarifikasi kepada ASN dari Pemkab Madina” kata Adre kepada media, Selasa (17/12/2024) sekira pukul 12.45 wib.
Klarifikasi kata Adre bertujuan untuk melakukan pengembangan informasi kepada pihak terkait, dalam hal ini PPK kegiatan.
Lebih lanjut Adre menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan kejaksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal.
Adre tidak menjelaskan siapa saja yang dimintai keterangan karena masih tahap klarifikasi
“Nantinya apabila ada informasi dari tim bidang terkait akan kita sampaikan ya teman teman,” tegasnya. (*)