Penulis: Rasyid Assaf Dongoran
Menjadi politisi Muslim di dalam partai nasionalis bukanlah kompromi nilai, melainkan ijtihad pengabdian, yang menuntut keberanian untuk berdiri di atas prinsip: siap menang, siap kalah, dan tak gentar tersingkir demi merawat integritas.
Di tengah sinisme publik terhadap panggung politik yang kian pragmatis, batas antara “partai berlabel agama” dan “partai nasionalis” sesungguhnya telah lama mencair.
Bagi seorang Muslim, melangkah ke dalam gelanggang partai nasionalis kerap memicu prasangka klasik: apakah ini bentuk peluruhan nilai, atau justru pilihan strategis untuk mengawal kebangsaan?
Sejarah dan ajaran Islam tidak pernah mengerdilkan politik sebatas stempel keagamaan. Politik diukur dari dampaknya: sejauh mana kehadiran seorang aktor mampu menghadirkan kemaslahatan publik dan mencegah timbulnya kerusakan , perbuatan-nya , perkataannnya ( lisan& tulisan) dll.
Teologi Pengabdian dan Siasat Kebangsaan
Rujukan teologis paling gamblang terlihat dari jejak Nabi Yusuf A.S. Dalam narasi Al-Qur’an (QS. Yusuf: 55), Yusuf secara terbuka mengajukan diri untuk mengelola perbendaharaan negara kepada Raja Mesir, sebuah rezim yang saat itu tidak menerapkan hukum Islam.
Langkah tersebut diambil bukan untuk larut dalam kekuasaan, melainkan untuk menyelamatkan rakyat dari krisis pangan yang mengancam jiwa.
Prinsip ini menegaskan bahwa berpartisipasi dalam struktur politik non-religius adalah sah (mubah).
Al-Qur’an menggariskan bahwa hakikat kekuasaan adalah penegakan amanah dan keadilan (QS. An-Nisa: 58), serta ruang gotong-royong dalam kebajikan (QS. Al-Ma’idah: 2). Bekerja sama dengan kelompok lintas latar belakang untuk merawat toleransi, membangun ekonomi warga, dan mengentaskan kemiskinan adalah bentuk nyata dari ta’awun ‘alal birri wat taqwa.
Namun, idealisme teologis selalu berhadapan dengan hukum gravitasi lapangan. Dalam realitas politik modern, partai nasionalis beroperasi sebagai catch-all party yang membutuhkan figur-figur Muslim untuk mendulang suara.
Di sinilah ujian sesungguhnya bermula: dilema politisi Muslim di partai nasionalis jarang bersumber dari benturan ideologi abstrak, melainkan dari gempuran politik uang (money politics), tekanan kompromi gelap, dan godaan korupsi.
Manifes “Satu Wajah” di Depan dan Belakang Panggung
Di tengah kepungan pragmatisme tersebut, keberadaan politisi Muslim di partai nasionalis hanya akan bermakna jika ia memegang teguh prinsip politik satu wajah. Yakni, konsistensi antara narasi di atas panggung dan kompromi di balik pintu tertutup.
Politik satu wajah menuntut batas etis yang tegas:
- Konsistensi Sikap: Menyampaikan apa yang menjadi keyakinan demi kepentingan publik, bukan sekadar membeberkan obral kesetiaan semu sana sini, tapi mampu berkata tidak jika tidak, kemudian konsisten ya jika sudah menyatakan ya.
- Menolak Praktik Korupsi Politik: Haram hukumnya menggadaikan integritas melalui politik lain dibibir dan lain dihati, baik untuk pemenangan pribadi maupun pengumpulan partisan.
- Menjadi Suara Keberanian: Berani menjadi pembatas ketika kebijakan partai berpotensi menindas rakyat kecil, merusak lingkungan, atau melanggar hak-hak dasar warga negara.
Tanpa kejujuran ini, kehadiran individu Muslim di partai nasionalis hanya akan berakhir sebagai “stempel keagamaan” bagi kepentingan oligarki.
Martabat Politisi Tanpa Rasa Takut Tersingkir
Ukuran tertinggi dari martabat seorang politisi terletak pada sikapnya terhadap kekuasaan itu sendiri. Pertarungan politik harus dimaknai sebagai kontestasi gagasan dan rekam jejak, bukan perang hidup-mati yang menghalalkan segala cara.
Seorang politisi yang berintegritas harus memegang prinsip krusial dalam bertarung: siap menang tanpa euforia (karena itu adalah beban amanah), siap kalah dengan kepala tegak (tanpa fitnah atau dendam), dan merdeka dari ketakutan “tidak lagi dipakai” oleh partai.
Bahkan dalam logika politik yang paling kelam sekalipun, integritas memiliki daya tawarnya sendiri.
Ada sebuah ironi tak tertulis di panggung kekuasaan: seandainya-pun ada seorang pimpinan partai yang berkarakter culas atau politisi “jahat”, tetapi penulis menyakini sosok itu tidak ada
Pada akhirnya “sosok seandainya ” tadi-pun akan menyadari bahwa para pembebek dan para politisi bermuka dua tidak bisa diandalkan untuk sungguh-sungguh mengurus partai dan negara.
Ketika pertarungan usai dan tiba masanya untuk bekerja keras, pemimpin yang cerdik justru akan melirik dan merekrut mantan lawan politiknya yang berprinsip kuat untuk masuk ke dalam tim kerjanya.
Mengapa? Karena sosok yang berani bersikap teguh, menolak kompromi kotor, dan tidak menjual harga diri saat bertarung, adalah sosok yang karakternya telah teruji. Integritas tidak bisa dipalsukan di medan laga.
Kesetiaan pada prinsip jauh lebih bisa diandalkan ketimbang kesetiaan pada arah angin kekuasaan.
Pada akhirnya, jabatan publik hanyalah posisi sementara. Arena pengabdian kepada masyarakat jauh lebih luas daripada sekadar kursi parlemen atau panggung eksekutif.
Ketika panggung politik formal usai, kerja-kerja nyata di tengah warga harus tetap berjalan.
Jika untuk bertahan di panggung politik seseorang harus bermain muka dua, menjadi penjilat kekuasaan, atau mengkhianati nurani publik, maka kehilangan panggung politik adalah satu-satunya pilihan yang bermartabat.
Kehilangan jabatan tidak merugikan apa pun, tetapi kehilangan kompas moral adalah kehancuran yang tak tertolong.
