PERSOALAN anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Madina, jumlah anak putus sekolah mencapai 1.370 orang, dan disebut sebagai angka tertinggi di Sumatera Utara.
Angka tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai statistik pendidikan. Di balik angka 1.370 terdapat anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara layak. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap masa depan generasi muda Madina.
Atas kondisi itu, muncul pertanyaan publik: sejauh mana tanggung jawab dan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Madina, khususnya Dinas Pendidikan, dalam mencegah serta menangani anak putus sekolah tersebut?
Sebab, persoalan anak putus sekolah tidak cukup diselesaikan dengan pendataan. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas siapa anak-anak tersebut, di mana mereka berada, mengapa mereka berhenti sekolah, serta langkah apa yang dapat dilakukan agar mereka kembali memperoleh layanan pendidikan.
Faktor penyebabnya tentu dapat beragam, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, akses dan jarak menuju sekolah, persoalan keluarga, lingkungan sosial, hingga faktor lainnya. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang nyata dan tidak bisa dilakukan secara seragam.
Dinas Pendidikan Madina diharapkan memiliki data yang akurat dan terperinci mengenai 1.370 anak tersebut, termasuk sebaran berdasarkan kecamatan dan desa, jenjang pendidikan yang ditinggalkan, serta faktor penyebab mereka tidak lagi bersekolah.
Pertanyaannya, dari 1.370 anak tersebut, berapa yang sudah ditelusuri secara langsung? Berapa yang telah berhasil dikembalikan ke bangku sekolah? Dan berapa pula yang telah mendapatkan alternatif pendidikan melalui jalur nonformal?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat dapat mengetahui apakah data anak putus sekolah hanya berhenti sebagai angka administratif atau benar-benar ditindaklanjuti melalui program yang terukur.
Penanganan anak putus sekolah juga tidak mungkin hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah kecamatan dan desa, pihak sekolah, Dinas Sosial, Dukcapil serta instansi terkait perlu membangun koordinasi untuk memastikan tidak ada anak yang terlepas dari layanan pendidikan.
Sikap Redaksi
Redaksi memandang angka 1.370 anak putus sekolah sebagai persoalan serius yang layak mendapat perhatian publik dan pemerintah daerah. Jika angka tersebut benar merupakan yang tertinggi di Sumatera Utara sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Madina, maka kondisi tersebut semestinya menjadi alarm bagi Pemkab Madina untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui jumlah anak yang putus sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan adanya langkah nyata, target yang jelas, serta evaluasi berkala untuk menurunkan angka tersebut.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah menangani anak-anak tersebut dan sejauh mana program yang telah dijalankan memberikan hasil.
Redaksi mendorong Dinas Pendidikan Madina untuk membuka informasi secara proporsional mengenai sumber dan periode data 1.370 anak, sebaran wilayah, faktor penyebab, program penanganan, serta target pemerintah dalam menurunkan angka anak putus sekolah.
Pada saat yang sama, Redaksi memberikan ruang kepada Dinas Pendidikan Madina maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, data pembanding, dan penjelasan resmi atas persoalan tersebut.
Sebab, pendidikan bukan sekadar persoalan angka partisipasi sekolah dan angka kelulusan. Pendidikan menyangkut masa depan generasi penerus Madina.
Penulis: Pemred media Wartamandailing.com, / Syahren Hasibuan
