WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal — Persoalan 1.374 anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Data yang sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Madina itu mencuat pada Agustus 2026 lalu. Namun, hingga Oktober 2026, tindak lanjut dan solusi konkret terhadap persoalan tersebut masih menjadi tanda tanya.
Setelah sekitar dua bulan berlalu sejak data tersebut mencuat, masyarakat masih menantikan penjelasan mengenai langkah nyata pemerintah daerah dalam menangani persoalan anak putus sekolah. Pasalnya, di balik angka tersebut terdapat ribuan persoalan pendidikan yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Madina belum membuahkan penjelasan substantif mengenai penanganan tersebut. Kabid Dikdas justru mengarahkan wartawan untuk mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas.
“Izin bang, lebih santun lagi kalau pertanyaan ini Pak Kadis selaku pimpinan OPD yang menjawabnya atau minimal Bu Sekretaris Dinas. Sampai saat ini kami masih melakukan pendataan dan akan disinkronkan data dengan Satgas ATS (Bapperida),” demikian jawaban Kabid Dikdas Madina saat dikonfirmasi awak media.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pendataan anak putus sekolah masih berlangsung dan akan disinkronkan dengan Satuan Tugas Anak Tidak Sekolah (Satgas ATS) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Madina.
Meski demikian, penjelasan mengenai target penyelesaian pendataan, jumlah anak yang telah ditangani, serta bentuk solusi yang disiapkan bagi anak-anak tersebut belum diperoleh secara terperinci.
Sejalan dengan itu, awak media mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Madina untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan 1.374 anak putus sekolah tersebut. Namun, upaya menghubungi Kepala Dinas belum berhasil.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Madina memberikan jawaban singkat saat dimintai konfirmasi mengenai tindak lanjut penanganan anak putus sekolah.
“Masih dalam proses,” tulisnya melalui pesan singkat, Senin (26/10/2026).
Jawaban tersebut belum menjelaskan secara terperinci sejauh mana proses penanganan telah berjalan, kapan pendataan dan sinkronisasi akan selesai, maupun langkah konkret yang akan dilakukan setelah data tersebut diverifikasi.
Dua Bulan Berlalu, Publik Menanti Solusi
Munculnya data 1.374 anak putus sekolah pada Agustus lalu semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pendataan, tetapi juga membutuhkan langkah nyata agar anak-anak yang kehilangan akses pendidikan dapat kembali memperoleh haknya.
Sinkronisasi data dengan Satgas ATS merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan keakuratan informasi. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut setelah proses tersebut selesai.
Dinas Pendidikan Madina perlu menjelaskan penyebab anak-anak tersebut putus sekolah, jumlah yang telah berhasil kembali mengenyam pendidikan, serta program yang disiapkan untuk membantu mereka, baik melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, bantuan pendidikan, maupun bentuk intervensi lainnya.
Tanpa penjelasan yang terukur, publik akan kesulitan mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani persoalan tersebut.
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan anak. Sebab, setiap anak yang putus sekolah bukan sekadar angka dalam laporan administrasi, melainkan bagian dari generasi bangsa yang membutuhkan perhatian dan kesempatan untuk membangun masa depan.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan terperinci mengenai target penyelesaian pendataan dan langkah konkret penanganan 1.374 anak putus sekolah tersebut belum diperoleh.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Kepala Dinas Pendidikan Madina maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan, menyampaikan perkembangan terbaru, serta memaparkan solusi yang telah dan akan dilaksanakan.
Publik kini menantikan jawaban yang lebih konkret: sampai kapan proses pendataan berlangsung, berapa banyak anak yang telah ditangani, dan kapan solusi nyata bagi 1.374 anak putus sekolah di Madina mulai direalisasikan? (Has)
