WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Kepala Desa Pintu Padang Jae, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Monang (60), menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan sebuah video viral di media sosial TikTok.
Monang secara resmi membuat laporan pengaduan ke Polres Mandailing Natal pada Jumat, 6 November 2026, sekitar pukul 14.04 WIB.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/491/XI/2026/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA. Dalam laporan itu, perkara yang diadukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, identitas terlapor masih dalam penyelidikan.
Berdasarkan uraian dalam laporan pengaduan, peristiwa tersebut bermula pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, Monang mengaku sedang berada di rumahnya ketika melihat sebuah unggahan video melalui akun TikTok bernama @rahmadfauzi3861.
Video tersebut memuat tulisan yang mendesak Polres Madina agar mengusut tuntas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang disebut dilakukan oleh oknum kepala desa.
Dalam unggahan itu juga terdapat tuntutan agar Kepala Desa Pintu Padang Jae yang dituding melakukan dugaan penganiayaan terhadap seorang warga berinisial S segera ditangkap dan dipenjarakan. Selain itu, unggahan tersebut turut mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) Madina untuk melakukan tes urine terhadap kepala desa yang bersangkutan.
Menanggapi unggahan tersebut, Monang mengaku keberatan. Ia merasa dirugikan dan malu karena penyebaran video tersebut dinilainya telah berdampak terhadap nama baik dirinya dan keluarga di tengah masyarakat.
Sebelum menempuh jalur hukum, Monang menyebut telah memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf kepada dirinya dan keluarga.
Bahkan, upaya mediasi pernah dilakukan di Kantor Camat Siabu dengan difasilitasi oleh camat setempat. Namun, menurut keterangan Monang, upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak yang bersangkutan saat itu tidak bersedia.
Merasa perlu mendapatkan kepastian hukum serta memulihkan nama baiknya, Monang akhirnya melaporkan persoalan tersebut ke Polres Madina dengan didampingi kuasa hukumnya, Adv. Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H., dari Kantor Hukum Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H. & Rekan.
Kepada wartawan, Monang berharap Polres Mandailing Natal dapat menangani laporan tersebut secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga berharap pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat dalam penyebaran unggahan tersebut dapat diproses sesuai hukum.
“Saya percaya Polres Madina akan menuntaskan kasus ini dengan cepat. Saya juga berharap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam persoalan ini mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya,” ujar Monang.
Poto tanggapan layar yang di post di tiktok.
Sementara itu, kuasa hukum Monang, Adv. Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H., meminta agar proses penanganan laporan tersebut dilakukan secara transparan dan profesional. Ia berharap setiap dugaan pelanggaran yang terbukti dapat ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Seluruh dugaan yang disampaikan pelapor tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. (*)
