WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Pengamat hukum, Zakaria Rambe, SH, mendesak Balai Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) agar tidak berhenti pada penyitaan satu unit alat berat jenis excavator merek Zoomlion yang diduga digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Aek Bontar.
Zakaria meminta agar penanganan kasus PETI di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) diusut secara menyeluruh hingga mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
“Jangan hanya alat beratnya saja yang ditangkap. TNBG harus berani mengungkap dan menangkap pekerjanya, penanggung jawab lapangan, hingga pemodal atau pemilik alat berat Zoomlion yang diamankan itu,” tegas Zakaria Rambe kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, penyitaan alat berat tanpa menelusuri siapa pemilik dan pihak yang membiayai operasionalnya tidak akan memberikan efek jera terhadap aktivitas PETI.
Ia menilai, praktik PETI di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di kawasan konservasi TNBG, telah berlangsung secara masif dan terorganisasi. Karena itu, menurutnya, aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pemodal besar.
“Excavator Zoomlion itu harganya miliaran rupiah. Tidak mungkin tidak ada pemodal besar di belakangnya. Siapa pemiliknya? Siapa yang menyuruh? Itu yang harus dibuka terang-terangan ke publik,” ujarnya.
Zakaria juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana perusakan hutan.
Ia merujuk Pasal 78 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menurutnya memuat ancaman pidana berat, termasuk penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah. Penerapan pasal tersebut, tentunya, harus disesuaikan dengan perbuatan dan unsur pidana yang terbukti.
“Jika hanya alat yang disita, besok mereka datangkan lagi alat baru. Tapi jika pemodalnya ditangkap dan dipenjarakan, baru ada efek jera,” kata advokat senior tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan KLHK Wilayah I Sumatera di Medan yang akan menangani penyidikan kasus tersebut agar bekerja secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
“Tindakan pengamanan ini kita dukung penuh. Tapi kita ingin penegakan hukum yang berkeadilan, jangan tebang pilih. Bongkar sampai ke akar-akarnya,” pungkas Zakaria Rambe yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian Sumatera Utara (JAMPI Sumut).
Sebelumnya, Balai TNBG Madina pada 11 November 2026 berhasil mengamankan satu unit excavator merek Zoomlion yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI di kawasan Aek Bontar.
Berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan kawasan Taman Nasional Batang Gadis seluas kurang lebih 3 hektare.
Kini, publik menanti sejauh mana proses penegakan hukum akan berjalan. Tidak hanya berhenti pada pengamanan alat berat, tetapi juga menelusuri siapa pemilik, pengendali operasional, dan pihak yang diduga membiayai aktivitas PETI tersebut. (*)
