WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Himpunan mahasiswa Indonesia (HMI) cabang Mandailing Natal kembali melanjutkan aksi unjuk rasa terkait dengan hasil seleksi PPPK di depan kantor Bupati Madina, Rabu (17/1/2024)
Dengan mengumandangkan takbir, puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang meminta Bupati Madina membatalkan nilai SKTT yang dinilai sarat dengan hasil kecurangan.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan kedatangan mereka yang kedua kalinya tersebut untuk kembali memperjuangkan aspirasi guru-guru yang terzalimi atas hasil seleksi PPPK 2023.
“Tatap mata kami, lihatlah wajah guru-guru kami yang terzalimi, padahal jelas guru telah memberikan yang terbaik untuk kita, namun ironisnya mereka diperlakukan seperti ini, sudahlah Pak Bupati, batalkan nilai SKTT, “ujar orator aksi.
Terpantau, aparat kepolisian mengawal dengan ketat aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang dikordinatori oleh Sonjaya Rangkuti dan Zainul Arifin.
Dalam surat pernyataannya, massa HMI cabang Madina menegaskan bahwa situasi Kabupaten Madina dalam sektor pendidikan sedang carut marut. Dimana saat ini guru-guru sedang menjerit karena diduga dicurangi dan diduga pemerintah tidak sanggup mengurus bangsa dengan baik.
Pemerintah kabupaten Madina diduga telah gagal dalam mengurus pendidikan. Maka atas kegagalan ini HMI cabang Madina merespons sekaligus mengkritik atas dugaan adanya kecurangan dan pungli terhadap seleksi PPPK guru di Kabupaten Madina.
Massa HMI cabang Madina juga menyoroti terkait dugaan kecurangan dalam pemberian nilai SKKT kepada para guru yang disinyalir telah menzolimi dan merugikan para guru dalam seleksi penerimaan PPPK Madina 2023 kemaren sesuai surat pengumuman nomor : 810/2642/BKPSDM/2023 tentang hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jabatan fungsional tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga guru dilingkungan pemerintah Kabupaten Madina tahun 2023.
Atas itu massa HMI Cabang Madina menekankan agar pemerintah harus serius dalam menyikapi persoalan seleksi SKTT yang diduga kuat ada kecurangan.
Untuk itu massa HMI cabang Madina meminta agar merevisi kembali pengumuman nomor :810/2642/BKPSDM/2023. Karena ujian SKTT diduga ada indikasi kecurangan dalam merubah nilai kompetensi teknis 100 % berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN.
Lalu massa HMI cabang Madina juga meminta agar oknum-oknum yang diduga terlibat dalam dugaan kecurangan seleksi PPPK harus dibawa ke ranah hukum dan dicopot dari jabatannya, karena dianggap telah mencoreng nama baik Kabupaten Madina.
Massa aksi HMI cabang Madina terlihat ditemui oleh asisten II, dr Syarifuddin Nasution. Dan terlihat debat dan tanya jawab karena massa aksi ingin bertemu dengan Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution. Sementara Bupati Madina berdasarkan informasi dari Asisten II, Bupati Madina sedang berada di luar kota.
Massa aksi lalu meminta bertemu dengan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, akan tetapi jawaban asisten II tetap Wakil sedang tidak berada di kantor. Namun ada acara di suatu tempat di Kota Panyabungan.
Hingga berita ini ditayangkan, massa aksi HMI cabang Madina masih tetap berdialog alot dengan asisten II. Dan dalam orasinya massa HMI cabang Madina menegaskan akan menunggu wakil Bupati Madina sampai hadir menjumpai mereka. (Has)