WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDI-P) Madina, Teguh W. Hasahatan, mengusulkan agar ruas jalan Jembatan Merah–Simpang Gambir ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Menurutnya, usulan tersebut layak dipertimbangkan mengingat kerusakan jalan yang terus berulang akibat tingginya beban kendaraan bertonase besar yang melintas di jalur tersebut.
Teguh menilai, salah satu penyebab utama cepat rusaknya ruas jalan itu adalah intensitas kendaraan pengangkut crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dengan tonase yang diperkirakan melebihi 30 ton.
“Kalau menurut saya, jalan dari Jembatan Merah sampai Simpang Gambir ditingkatkan saja statusnya menjadi jalan nasional. Kerusakan jalan ini sebagian besar juga disebabkan oleh mobil tangki CPO dengan tonase di atas 30 ton,” ujar Teguh melalui sambungan telepon, Minggu (26/7/2026).
Ia menjelaskan, pajak dari sektor CPO disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurutnya, sudah semestinya pemerintah pusat turut bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan yang menjadi jalur utama angkutan hasil perkebunan tersebut.
“Kita tahu, pajak CPO disetorkan perusahaan ke pemerintah pusat. Karena itu, sebaiknya perbaikan jalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” katanya.
Teguh juga memaparkan kondisi jaringan jalan di Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini, panjang jalan nasional di Madina mencapai sekitar 285 kilometer, jalan provinsi sekitar 173 kilometer, sedangkan jalan kabupaten mencapai sekitar 1.848 kilometer.
Dengan panjang jalan kabupaten yang jauh lebih besar dibandingkan jalan nasional maupun jalan provinsi, ia menilai peningkatan status ruas Jembatan Merah–Simpang Gambir menjadi jalan nasional dapat menjadi salah satu solusi agar penanganan kerusakan jalan lebih optimal dan tidak terus membebani anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, ruas Jembatan Merah–Simpang Gambir memiliki peran strategis sebagai jalur distribusi hasil perkebunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, usulan peningkatan status jalan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pengelolaan infrastruktur di Mandailing Natal. (Has)
