WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Reformasi Mandailing Natal melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Madina, Senin (03-11-25). Mahasiswa menyoroti banyaknya persoalan di sektor perkebunan wilayah pantai barat belum terselesaikan.
Kedatangan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat ini tiba ke kantor DPRD dengan membawa bendera One Piece yang dikawal oleh pihak kepolisian.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah daerah dan pihak perusahaan belum serius menyelesaikan berbagai konflik lahan, keterlambatan realisasi kebun plasma, serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
Tidak lama berorasi di depan gedung DPRD, Massa aksi akhirnya disambut oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis bersama Anggota DPRD.
Dihadapan massa, Erwin Efendi Lubis menegaskan bahwa pihak Legislatif mencari solusi yang tidak merugikan Pemerintah dan masyarakat dan juga tidak membunuh peluang Investasi.
“DPRD segera mungkin mencari solusi terbaik dalam permasalahan ini. Kita akan meminta ketegasan dan tindakan ke Perusahaan Perkebunan Sawit yang nakal,” pungkasnya.
Berikut 15 tuntutan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Reformasi Mandailing Natal :
- Mendesak Bupati Mandailing Natal, I. Saipullah Nasution, SH. MM, untuk mengukur ulang HGU seluruh Perkebunan Sawit, yang ada di wilayah Pantai Barat.
2. Meminta kepada pemerintah daerah Meng-audit seluruh HGU perusahaan karna diduga izin yang dimiliki tidak sesuai dengan laporan perusahaan kepada pemerintah.
- Kami masyarakat menuntut Pemerintah Daerah segera bertindak tegas terhadap PT.Palmaris, PT. Gruti Lestari, PT. Rendi, PTPN IV yang diduga belum merealisasikan hak plasma kepada masyarakat. Menuntut keadilan serta kepastian yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Saipullah Nasution selaku Bupati.
4. Meminta kepada Bupati Mandailing Natal untuk meng-audit semua ketua koperasi sawit terkait pengelolaan plasma dan status kepemilikan plasma, diduga banyak ketua koperasi yang kongkalikong dengan perusahaan.
- Meminta kepada Pemerintah Daerah agar Transparansi jumlah dana CSR setiap perusahaan dan realisasinya.
6. Meminta Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi laporan AMDAL, UKL-UPL perusahaan, karna diduga kuat seluruh perusahaan melanggar aturan lingkungan.
- Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk Menindak perusahaan yang mengalih fungsikan kawasan hutan Mangrove menjadi perusahaan sawit.
8. Menuntut Pemerintah Daerah untuk Transparansi Terkait pembayaran pajak air bawah tanah dan air permukaan.
9. Meminta Pemerintah Daerah Mengevaluasi seluruh perusahaan yang memiliki truck CPO terkait seringnya terjadi tumpahan minyak CPO di jalan sehingga membahayakan pengguna jalan.
10.Meminta komitmen Bupati Mandailing Natal untuk segera menyelesaikan permasalahan HGU dan plasma perusahaan sawit di pantai barat Mandailing Natal, sesuai dengan instruksi Presiden.
11.Meminta kepada Bupati Mandailing Natal untuk di stop aktivitas pabrik kelapa sawit PT.Palmaris karena hingga detik ini diduga izinnya belum lengkap.
12.Menuntut bupati mempertahankan kedaulatan Mandailing Natal terkait batas wilayah Mandailing Natal dengan Tapanuli Selatan (adanya dugaan tapsel mendirikan gapura masuk kawasan mandailing natal di wilayah MBG).
13.Meminta kepada Bupati jangan ada kongkalikong antara pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan sawit Pantai Barat Mandailing Natal.
14.Meminta Bupati Mandailing Natal untuk mundur apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan sawit Pantai Barat Mandailing Natal.
15.Meminta komitmen DPRD Mandailing Natal untuk mengawal permasalahan ini sampai tuntas hak rakyat diberikan oleh perusahaan sawit di pantai barat.
Setelah mendengarkan jawaban dari Ketua DPRD Madina massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Madina. (Tim)
